Pada 2009, Mendagri Mardiyanto dan Panja Komisi II DPR telah membahas RUUK DIY. Pada Agustus 2009, 9 fraksi di Panja itu telah menyetujui prosesi kepemimpinan di Yogyakarta (gubernur) dilakukan dengan sistem penetapan, hanya PD yang belum menentukan sikap.

Temuan BKKBN bahwa 51% persen remaja putri di Jabodetabek sudah tidak perawan sungguh miris. Untuk mencegah angka ini kian memburuk, pendidikan seks perlu diberikan sejak dini.

Anggota parlemen Yunani mendapat perlindungan penuh dengan hak imunitas. DPR sedang mempelajari apakah tata tertib semacam itu bisa diterapkan di Indonesia.

Pemprov Jabar segera membuat peraturan daerah (Perda) tentang Air Susu Ibu (ASI) dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Dalam Perda itu nanti akan diatur soal kewajiban kantor dan instansi pemerintahan menyediakan ruangan khusus ibu menyusui.

Akibat pola makan yang kurang baik selama bertahun-tahun bisa terjadi penumpukan kotoran dan limbah dalam usus besar. Jika limbah tersebut tidak bisa dikeluarkan bisa menjadi racun yang membahayakan, dan salah satu teknik membersihkannya adalah dengan cuci usus.

Komnas HAM mengaku sudah diajak bicara dan dimintai saran oleh Polri terkait Protap Kapolri Nomor 1/X/2010 tentang penanggulangan tindakan anarki. Namun Komnas HAM masih mengkhawatirkan penerapan Protap yang mengizinkan tembak di tempat ini di lapangan.

Menko Polhukam Djoko Suyanto menyangkal sinyalemen media Belanda yang menyebut SBY menunda kunjungan ke Belanda karena kiprah politisi anti-Islam, Geert Wilders, yang akan turut membangun pemerintahan baru Belanda.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santosa berpendapat, tindakan politisi PDIP Panda Nababan yang membela diri saat Raker Komisi III DPR-KPK kurang pas. Hal itu mencerminkan kegalauan Panda atas kasus dugaan suap DGS BI.

Sudah banyak para ahli dan pakar yang berkomentar tentang penundaan kunjungan Presiden SBY ke Belanda. Pro dan kontra terjadi atas keputusan yang diambil oleh Presiden tersebut.

Pengadilan Den Haag menolak tuntutan RMS untuk menangkap Presiden RI saat berkunjung ke Belanda. Berdasarkan putusan tersebut, terlihat bahwa sesungguhnya tak ada yang spektakuler dari upaya hukum yang dilancarkan RMS.