Pemerintah memberikan keterangan pada sidang judicial review pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon.

Hari-hari ini muncul wacana untuk kembali ke UUD 1945 Sebelum Perubahan. Bila kita kembali ke UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 tersebut, kita tidak hanya secara otomatis membubarkan MK, tetapi juga mencabut daulat rakyat untuk Pilpres langsung.

MK menggelar sidang gugatan UU MD3 yang diajukan oleh DPD. Dalam sidang tersebut, DPD menghadirkan ahli Zaenal Arifin Mochtar. Ahli menganggap UU MD3 No 17/2014 lebih mengistemewakan DPR.

Muslich Bambang Luqmono (MBL) yang sempat menangani perkara kasus Nenek Minah, batal menjadi hakim konstitusi. Sebab hakim yang gemar naik sepeda onthel ini belum memiliki gelar doktor.

MK menggelar sidang perdana UU Pilkada yang menyatakan Pilkada via DPRD. Majelis hakim memberikan pilihan kepada para penggugat apakah ingin mencabut gugatan tersebut atau tidak.

Majelis hakim MK menyarankan kepada para penggugat untuk mencabut gugatan UU No 22/2014 tentang Pilkada tidak langsung. Dari 9 penggugat, 4 di antaranya lalu mencabut gugatan itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana 9 permohonan uji materi UU Pilkada hari ini. Sidang akan digelar dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Ketua MPR Zulkifli Hasan berencana mengundang Prabowo-Hatta ke acara pembacaan sumpah Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden. Akankah Prabowo memenuhi undangan itu?

Mantan Ketua MK Mahfud MD meminta polisi menangkap penyebar surat perintah penyidikan (Sprindik) Setya Novanto. Terlepas sprindik itu asli atau palsu, hal tersebut menurutnya sudah pelanggaran pidana umum.

Metro Mini memenangkan gugatan UU Perseroan Terbatas di MK. Metro Mini menggugat pasal 86 ayat 7 dan 9 tentang batas waktu penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).