Penambahan jabatan wakil menteri dalam reshuffle KIB II dinilai membuat masalah baru. Bukannya melakukan reshuffle, Presiden SBY justru sedang melakukan re-bubble (penggelembungan).

Dua orang WNI yang berada di Tawau, Sabah, Malaysia, terancam hukuman mati. Rahmat bin Moh Zaidi dan Takdir bin Ambo saat ini masih menjalani proses persidangan di pengadilan setempat.

Kisruh masalah jenazah tertukar yang terjadi di Medan tidak lepas dari perubahan nama yang dilakukan Simon. Ketika pemutihan TKI illegal di Malaysia, dia mengubah nama menjadi Rony.

Hampir 200 orang WNI yang menjadi TKI di sejumlah negara terancam hukuman mati. Agar hal ini tak terjadi lagi, DPR mengusulkan pemberhentian total pengiriman TKI ke luar negeri.

SBY dinilai masih mempertahankan menteri-menteri yang bermasalah seperti Suryadharma Ali dan Muhaimin Iskandar. Sikap SBY ini dinilai akibat tersandera kompromi politik.

Meski pemerintah mengupayakan lapangan kerja melalui MP3EI, masih banyak tenaga kerja Indonesia yang mencari nafkah ke luar negeri. Pemerintah berharap TKI yang hendak bekerja ke luar negeri disiapkan sebaik-baiknya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sebenarnya tak mau ambil pusing soal reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II kali ini. Namun Din menilai reshuffle yang sekarang hanya untuk menjaga keseimbangan politik bukan menggenjot kinerja.

Kebutuhan komunikasi dan informasi tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan keluarganya cukup tinggi. Melihat peluang itu, Telkomsel serius menyasar daerah kantong tenaga kerja Indonesia (TKI).

Menteri perumahan rakyat, Suharso Monoarfa, mengundurkan diri sebelum reshuffle resmi diumumkan oleh presiden. Dalam isu menjelang reshuffle nama Suharso memang gencar disebut-sebut akan dicopot.

Menakertrans Muhaimin Iskandar aman dari reshuffle kabinet meski desakan agar ia dicopot sangat kencang. Muhaimin pun berjanji akan bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya yang belum rampung.