PLN mengaku belum menerima komplain dari pelanggan 6.600 volt ampere (VA) ke atas setelah menerapkan tarif baru bagi pelanggan kaya tersebut sejak 1 Januari lalu.

DPR tidak keberatan jika PLN menetapkan tarif baru untuk pelanggan kaya di atas 6.600 VA. DPR hanya ingin PLN meminta izin terlebih dahulu kepada DPR.

DPR tidak satu kata soal penerapan tarif baru pelanggan kaya PLN. Jika Komisi VII DPR RI minta PLN menunda, maka Badan Anggaran DPR RI justru menilai penundaan itu merupakan bentuk pelanggaran UU APBN 2010.

Sebanyak 4 kontraktor PKP2B belum menyetorkan jaminan reklamasi, dan mendapatkan teguran dari Kementerian ESDM. Mereka juga terancam dihentikan kegiatan pertambangannya.

Lima Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Coal Bed Methane (CBM) akan mulai memproduksi 4,2 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD) pada tahun 2011.

Pemerintah berencana memberikan subsidi harga bahan bakar gas (BBG) untuk sektor transportasi. Agar pemanfaatan BBG di sektor transportasi makin meluas menggantikan BBM.

Penerapan tarif listrik baru untuk pelanggan 6.600 volt ampere (VA) ke atas diperkirakan dapat menekan subsidi listrik hingga Rp 2,8 triliun per tahun.

Tidak hanya DPR, pemerintah juga minta PLN menunda penerapan tarif baru bagi pelanggan 6.600 VA ke atas. Pemerintah minta PLN melakukan sosialisasi kepada para pelanggan kaya tersebut terlebih dahulu.

DPR meminta PLN menunda penerapan tarif baru bagi pelanggan 6.600  VA ke atas, hingga mendapat persetujuan DPR. Tarif baru untuk pelanggan besar itu memang disusun PLN tanpa persetujuan DPR.

PLN didesak segera mencabut penerapan tarif baru bagi pelanggan listrik golongan 6.600 Volt Ampere ke atas karena dinilai tidak sesuai prosedur dan melanggar hak konsumen.