Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memfasilitasi gugatan napi korupsi yang mendesak SBY menghapus PP 99/2012 tentang pengetatan remisi. Badan Kehormatan (BK) DPR belum berencana mengambil tindakan.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin berkomitmen menampung aspirasi napi. Namun bukan berarti ia akan langsung mencabut PP 99/2012 sebagaimana tuntutan napi.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memfasilitasi para napi koruptor yang menggugat PP 99/2012 ke SBY. Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, surat tersebut dikirim Priyo sebagai hasil kunjungan kerja ke LP Sukamiskin beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPR dari Golkar Priyo Budi Santoso memfasilitasi napi korupsi yang menggugat PP 99/2012 ke SBY. Namun Wakil Ketua MPR dari Golkar Hajriyanto Tohari menilai PP ini sudah sejalan dengan pemberantasan korupsi.

Wamen Denny Indrayana menegaskan PP 99/2012 tentang pengetatan remisi bagi napi korupsi dikeluarkan sebagai bukti langkah pro pemberantasan korupsi.

PP 99 yang melarang remisi bagi terpidana kasus korupsi dipandang Komisi III DPR sebagai isu yang tak sehat. Soalnya, koruptor yang terlalu lama di LP bisa mengkonsolidasi narapidana lain untuk rusuh.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat menuturkan tindakan Wakil Ketua DPR Bidang Polhukam Priyo Budi Santoso memfasilitas penolakan PP 99/2012 tentang pengetatan remisi bukanlah sikap DPR.

Anggota komisi III DPR RI Ahmad Yani menilai PP 99/2012 tentang pengetatan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bertentangan dengan UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memfasilitasi napi korupsi yang protes soal PP 99/2012 tentang pengetatan remisi dengan mengirimkan keluhan mereka ke Presiden SBY. 

Menurut anggota Komisi III DPR dari PD Ruhut Sitompul, para terpidana korupsi tak pantas dapat remisi. Dia menyesalkan tindakan Wakil Ketua DPR Bidang Polhukam Priyo Budi Santoso yang meneruskan gugatan napi korupsi ke SBY.