Jabatan baru M Salim sebagai staf ahli Kejagung menimbulkan kekhawatiran ICW dalam kebijakan pemberantasan korupsi. Salim seharusnya tidak diberi pekerjaan apa pun.

Sejumlah LSM meminta Menhan Juwono Sudarsono tidak terpancing manuver sejumlah purnawirawan TNI, yang terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Pernyataan ini lahir menyusul pertemuan Menhan dengan Ketum Partai Hanura Wiranto.

Pencopotan Kemas Yahya Rahman bukan berarti Jaksa Agung Hendarman Supandji terlepas begitu saja dari kasus suap BLBI. Hendarman juga harus diperiksa oleh KPK.

Jampidsus Kemas Yahya Rahman dicopot. Persoalan lain, setelah mencopot adalah sulitnya mencari pengganti Kemas. Masih adakah jaksa yang kredibel?

Jaksa Agung mencopot Kemas Yahya Rahman dan M Salim dari jabatannya. Sikap ini dinilai dapat menjadi langkah awal bagi Kejagung untuk memperbaiki citranya.

RUPSLB Bank Mandiri dinilai diwarnai pelanggaran hukum. Pemegang saham Bank Mandiri dilarang masuk dan hadir dalam RUPSLB tersebut.

Buruknya penegakan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia dinilai sebagai akibat ketidakseriusan hampir seluruh elemen. Parpol juga memicu hal itu.

Dugaan suap yang menjerat jaksa Urip dinilai menjadi bagian tanggung jawab Jaksa Agung Hendarman Supandji. Desakan agar Hendarman mundur pun mencuat.

Kebijakan Pemerintah yang menggunakan uang rakyat melalui APBN tanpa syarat untuk menggantikan biaya yang seharusnya ditanggung korporasi ditolak.

Pasca penangkapan Jaksa Urip yang diduga menerima suap, Kejagung akan gelar pemeriksaan atas Kemas Yahya dan M Salim. KPK pun diminta memeriksa keduanya.