detikNews

Penyidikan KPK Terhadap Harun Let Let Dinilai Tidak Sah

Sidang praperadilan yang diajukan mantan Kabag Keuangan Dirjen Hubla Harun Let Let digelar. Kuasa hukum Harun menilai penyidikan KPK tidak sah.

Kamis, 13 Jan 2005 11:17 WIB

detikNews

MA Tegaskan PK Tommy Soeharto Dikabulkan Hanya Rumor

Beredar kabar PK Tommy Soeharto kepada MA telah keluar. Isinya, PK Tommy dikabulkan. Namun MA menyangkalnya. "Itu hanya rumor," tegasnya.

Senin, 10 Jan 2005 16:58 WIB

detikNews

Hasan Bersikukuh Minta Istrinya Disuntik Mati

Meski istrinya sudah sadar, sudah bisa makan, sudah bisa ngomong, Hasan tetap minta Ny Agian disuntik mati. Hasan bahkan mengaku tidak menyesalinya.

Jumat, 07 Jan 2005 19:50 WIB

detikNews

PD Pasar Jaya Putuskan Tetap akan Bongkar Pasar Tanah Abang

Meski PN Jakpus telah melakukan sita jaminan pasar Tanah Abang, PD Pasar Jaya keukeuh akan membongkar blok B,C,D dan E pasar tersebut.

Kamis, 06 Jan 2005 15:20 WIB

detikNews

Pengacara Arthaloka: Kepala PN Jakpus Pelintir Petunjuk MA

Kuasa hukum PT Arthaloka Indonesia Erwin Kalo mengatakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat I Made Karna telah membuat keterangan palsu.

Rabu, 15 Des 2004 16:41 WIB

detikNews

KPK: Dakwaan Puteh Diserahkan Sebelum 21 Desember 2004

KPK memastikan berkas perkara kasus korupsi Abdullah Puteh akan diserahkan kepada PN Jakpus sebelum 21 Desember 2004, yang merupakan batas akhir penyerahan dakwaan itu.

Selasa, 14 Des 2004 10:47 WIB

detikNews

PN Jakpus Belum Terima Pelimpahan Berkas Puteh

PN Jakpus belum menerima pelimpahan berkas Gubernur NAD Abdullah Puteh dalam kasus mark up pembelian helikopter MI-2 dari KPK.

Kamis, 09 Des 2004 11:19 WIB

detikNews

Kamis, Berkas Korupsi Puteh Dilimpahkan ke Pengadilan

Kamis besok berkas korupsi Abdullah Puteh akan dilimpahkan ke pengadilan ad hoc korupsi yang berkedudukan di PN Jakarta Pusat.

Rabu, 08 Des 2004 10:23 WIB

detikNews

Sore Ini, Berkas Puteh Dilimpahkan ke Pengadilan

Berkas kasus korupsi Gubernur NAD Abdullah Puteh, Selasa (7/12) sore dilimpahkan ke Pengadilan Ad Hoc Korupsi di PN Jakpus. Tim Penuntut Umum telah dibentuk.

Selasa, 07 Des 2004 17:03 WIB

detikNews

Divonis Bayar Rp 1 Triliun, KPU Sayangkan Vonis PN Jakpus

PN Jakpus memenangkan gugatan 30 juta warga yang tidak terdaftar dalam Pemilu. KPU harus membayar Rp 1 triliun. KPU menyayangkan vonis itu.

Selasa, 07 Des 2004 16:22 WIB