Setelah PKS, giliran PPP mengecam rencana Golkar menutup kasus Century. PPP menegarai target Golkar dalam Pansus Century hanya untuk melengserkan Sri Mulyani.

Pelabelan haram di botol miras yang nantinya akan dilakukan oleh Dinas KUKM dan Perindag masih belum jelas. Pelabelan tersebut harus dibicarakan dulu dengan bea cukai dan asosiasi pengusaha.

Wakil Ketua DPR Anis Matta tidak mau disalahkan soal tidak sampainya data hasil penyelidikan Pansus Century sebanyak satu troli ke tangan KPK. Sebab wewenang distribusi data tersebut ada di tangan Presiden SBY.

Ketua DPR Marzuki Alie tak mau disalahkan soal dokumen satu troli hasil penyelidikan Pansus Century. Marzuki menunjuk hidung Setjen DPR yang lalai melaksanakan tugasnya.

Ruhut Sitompul meminta Presiden SBY memanfaatkan momen pencarian pengganti Sri Mulyani juga untuk merombak struktur kabinet. Ruhut ingin menteri dari partai koalisi yang 'membelot' dalam penanganan kasus Bank Century, direshuffle.

Komponen masyarakat yang tergabung dalam Satgas Pandawa melaporkan pimpinan DPR ke BK DPR karena dianggap sengaja tidak menyerahkan data Pansus Century ke KPK. BK diminta menegur hingga memberi sanksi.

Menkeu baru harus mampu bekerja sama dengan parlemen. Tapi tidak perlu ada dikotomi latar belakang untuk menetapkan kandidat pengganti Sri Mulyani.

Sikap lunak Golkar atas kasus Century menuai protes keras dan kecaman dari partai lain yang merasa sejak awal berjuang bersama Golkar mengawal Pansus Angket Century. Konsistensi Golkar pun dipertanyakan.

Masih diperjualbelikannya miras di Indonesia khususnya Bandung merupakan salah satu konsekuensi dari ekspor. Ketika Indonesia mau ekspor, maka harus menerima impor termasuk miras.

Keputusan mundur Sri Mulyani dari kursi menteri keuangan memang agak disayangkan. Namun demikian, momen itu bisa dijadikan faktor penyejuk politik nasional yang memanas belakangan ini akibat kasus Bank Century.