Presiden SBY sudah menandatangani UU Kesehatan. Ayat 2 tentang rokok yang sempat hilang sudah 'ditemukan' dan 'dikembalikan' ke tempat yang seharusnya di pasal 113.

Korupsi ayat rokok pada UU Kesehatan diragukan hanya karena alasan teknis dan ketidaksengajaan. Korupsi ayat ini merupakan pengkhianatan konstitusi. Badan Kehormatan DPR dan Polri tetap harus mengusutnya.

Penyidikan kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur BI tahun 2004 yang dimenangkan Miranda S Goeltom terus berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Miranda untuk diperiksa.

Proses seleksi fit and proper test calon anggota baru BPK sangat tidak melegitimasi UU No 15 Tahun 2006. Saat proses seleksi berlangsung, publik tidak diberi ruang untuk mengawal karena prosesnya yang tertutup.

Mantan anggota Komisi IX asal PD dr Hakim Sorimuda Pohan tetap meragukan korupsi ayat di UU Kesehatan ketidaksengajaan dan kesalahan teknis belaka. Hakim sudah berusaha melakukan konfirmasi berulang kali.

FPDIP mendapat jatah Ketua Komisi IX dan XI plus Badan Kehormatan (BK) DPR. Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengungkapkan siapa-siapa pemimpin kelengkapan DPR yang sebagian besar diisi nama lama.

Rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi yang membahas ketua dan wakil ketua komisi telah selesai. Berikut daftar lengkap fraksi yang menduduki posisi ketua dan wakil ketua komisi.

Sidang Pansus telah menetapkan fraksi-fraksi yang akan menduduki posisi ketua untuk tiap komisi dan alat kelengkapan DPR. Namun untuk nama-nama yang akan menjabat belum diputuskan dan akan diserahkan ke fraksi masing-masing.

Sekretariat Negara telah mengembalikan kembali draf UU Kesehatan ke DPR. Setneg meminta DPR untuk mencantumkan kembali ayat tentang tembakau yang telah raib, sesuai dengan rapat paripurna pengesahan UU tersebut.

Sore nanti pimpinan fraksi di DPR akan memutuskan pembagian komisi dan pimpinannya dalam rapat konsultasi dan lobi. Mereka akan memperebutkan komisi dan pimpinan komisi yang memiliki mitra kerja kemanterian 'basah'.