KPK harus memeriksa Brigjen Didik Purnomo, salah satu pihak yang menjadi tersangka bersama antara KPK dengan Polri di kasus Simulator SIM. Polri mengajukan syarat untuk pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Polri.

Empat perwira Polri diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi bagi Irjen Djoko Susilo terkait kasus Simulator SIM. 10 jam diperiksa, keempat perwira tersebut memilih bungkam.

KPK mendapatkan temuan menarik dari pemeriksaan sejumlah perwira Polri terkait kasus simulator SIM di Korlantas. Apa temuan menarik berdasarkan pemeriksaan tersebut?

KPK dikritik karena ketidakberaniannya menerapkan pasal pencucian uang terhadap sejumlah koruptor. Bahkan KPK kalah jika dibandingkan dengan Kejagung atau Mabes Polri.

Kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM membuat sibuk 3 perwira Polri. Perwira-perwira ini kembali harus memenuhi panggilan penyidik KPK.

Pengacara tersangka kasus dugaan korupsi proyek Simulator SIM Korp Lantas Polri Sukotjo S Bambang, Erik P Saat, hari ini diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri.

Kuasa hukum saksi kunci kasus Korlantas Sukotjo Bambang, Erick S Paat, dipanggil penyidik Mabes Polri, Senin (10/9) pekan depan. Erick dipanggil untuk menjadi saksi bagi tersangka Budi Susanto, direktur PT CMMA.

Sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai sengketa penanganan perkara Simulator SIM di Korlantas yang sama-sama diusut oleh KPK dan Polri. KPK meminta Kejaksaan Agung mengambil sikap terkait perkara ini.

Organisasi MAKI mengakui tidak punya hak yuridis untuk menggugat praperadilan penahanan 4 tersangka kasus Korlantas oleh Polri. Bila gugatannya kandas di PN Jaksel, MAKI akan mengadukan ke Komnas HAM.  

"Pemohon secara yuridis tidak dapat dikategorikan punya hak gugat sebagaimana diatur UU. Maka permohonan pra peradilan ini harus ditolak," kata AKBP Warasman Marbun SH, MH, dari divisi hukum Mabes Polri.