detikFinance
Sri Mulyani Putar Otak Tambal Defisit APBN Rp 682 T
Defisit APBN 2020 hingga September tercatat sebesar Rp 682,1 triliun. Angka ini mencapai 4,16% dari PDB.
Senin, 19 Okt 2020 11:31 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Pesan "Kpopers" Melawan Omnibus Law
Meskipun bernada banyalon, pesan-pesan Kpopers dalam aksi demonstrasi cukup mempengaruhi wacana publik dalam diskursus penolakan Omnibus Law.
Senin, 19 Okt 2020 11:30 WIB
detikFinance
Penerimaan Lebih Kecil dari Belanja, APBN Defisit Rp 682 T
Dengan penerimaan Rp 1.159 triliun dan belanja Rp 1.841 triliun, maka APBN mengalami defisit Rp 682,1 triliun.
Senin, 19 Okt 2020 10:49 WIB
detikFinance
Sri Mulyani: Setiap Ada PSBB, Pajak Langsung Dapat Tekanan
"Tren sesuai harapan menuju perbaikan ekonomi namun tetap waspada setiap ada PSBB kelihatan sekali pajak langsung tekanan,"
Senin, 19 Okt 2020 10:44 WIB
detikNews
Diperintah Jokowi, Mensesneg Antar Naskah UU Ciptaker ke NU-MUI
Mensesneg Pratikno hari ini bertemu dengan Ketum PBNU dan Waketum MUI untuk menyerahkan langsung naskah UU Cipta Kerja.
Minggu, 18 Okt 2020 21:41 WIB
detikFinance
Nelayan di Sumsel Bisa Hemat Rp 735 Ribu/Bulan, Apa Rahasianya?
Nelayan di Musi Banyuasin kini bisa menghemat Rp 735 ribu/bulan dari kegiatan mereka melaut. Apa rahasianya?
Sabtu, 17 Okt 2020 23:49 WIB
detikHealth
Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1-3, Bagaimana Jika Tidak Mampu Bayar?
BPJS Kesehatan telah menetapkan iuran baru per 1 Juli 2020 berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Berikut besar iuran BPJS Kesehatan kelas 1-3.
Sabtu, 17 Okt 2020 19:08 WIB
detikFinance
Moeldoko Ajak Buruh Ikut Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak organisasi buruh/pekerja ambil bagian membahas aturan turunan UU Cipta Kerja, yaitu 35 PP dan 5 Perpres.
Sabtu, 17 Okt 2020 16:30 WIB
detikHot
dr Tirta: Konspirasi COVID-19 Terbukti Ada
China, dikatakan dr Tirta, masuk dalam gerakan vaksin WHO, COVAX, yang digagas WHO dan Bill Gates di belakangnya.
Sabtu, 17 Okt 2020 16:26 WIB
detikNews
Pemerintah Siapkan 35 PP-5 Perpres Tindak Lanjut Omnibus Law UU Cipta Kerja
Pemerintah masih bisa mengakomodasi aspirasi dari berbagai kalangan karena saat ini tengah menyusun aturan turunan dari omnibus law. Ada 35 PP dan 5 perpres.
Sabtu, 17 Okt 2020 12:55 WIB