PP 99/2012 akhirnya diberi aturan pelaksana. Tapi disayangkan, justru koruptor tertentu, yakni yang kasusnya inkracht atau sudah berkekuatan hukum tetap sebelum November 2012 tetap mendapat remisi.

Pemerintah jangan lembek pada napi korupsi, teroris, dan narkoba. Mereka telah melakukan kejahatan luar biasa. Nah, jangan karena rusuh di LP Tanjung Gusta, Medan kemudian mereka mendapatkan remisi.

Kemenkum HAM menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana. Surat yang dibuat tanggal 12 Juli itu merupakan penjelasan atas PP Nomor 99 tahun 2012.

Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Surat itu menyatakan napi pelaku terorisme, koruptor dan narkoba bisa mendapat remisi pada lebaran tahun ini.

Ketua DPR RI Marzuki Alie tak mempermasalahkan langkah Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengakomodir usulan revisi PP 99/2012 dari para napi korupsi. Bagi Marzuki, tindakan tersebut merupakan inisiatif Priyo, sesuai dengan kewenangannya.

Surat aduan dari narapidana kasus korupsi terkait revisi PP 99/2012 telah diteruskan Priyo Budi Santoso kepada Presiden, tanpa melalui pembahasan di Komisi III DPR. Wakil Ketua DPR yang lain, Pramono Anung, menyatakan dirinya tak akan melakukan hal serup.

PP 99/2012 mencuat bersamaan dengan momentum kerusuhan LP Tanjung Gusta, Medan. Namun, Wakil Ketua DPR tidak percaya jika kerusuhan LP tersebut disebabkan oleh PP yang mengatur pengetatan remisi itu.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai PP 99/2012 adalah PP yang dilandasi semangat pemberantasan korupsi. Tak perlu ada upaya revisi terhadap PP tersebut.

ICW akan melaporkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Tindakan Priyo memfasilitasi gugatan napi korupsi terkait PP 99/2012 ke Presiden SBY dinilai tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Priyo pun angkat bicara.

PP 99/2012 diuji materiil ke Mahkamah Agung (MA). Adalah Yusril Ihza Mahendra yang mewakili kliennya terpidana korupsi yang kini ditahan di LP Sukamiskin. PP itu bertentangan dengan UU dan HAM menjadi alasan.