Ketua DPD Irman Gusman menilai PT Freeport sudah melanggar UU Perhubungan Udara dengan tidak memberikan avtur untuk Garuda Indonesia. Oleh karena itu Menhub harus menindak tegas Freeport.

Departemen Perhubungan (Dephub) belum bisa memastikan pertemuan antara pengelola Bandara Timika (PT Freeport) dan PT Garuda Indonesia yang akan digelar hari ini. Dephub masih menunggu konfirmasi dari para pihak.

Maskapai Garuda Indonesia masih melakukan pengkajian terkait rute penerbangan ke Timika, Papua. Salah satu persoalannya, pasokan BBM Avtur yang diberikan pihak Bandara Mozes Kilangin masih belum mencukupi.

Kementerian BUMN menyatakan PT Pertamina (Persero) siap mengambil alih penyaluran bahan bakar avtur di bandara internasional Timika dari PT Freeport.

Pertamina masih harus membuat kajian keekonomian, sebelum membangun fasilitas penjualan dan pengisian avtur di Bandara Mozes Kilangin, Timika, menyusul perseteruan Garuda vs Freeport.

Perseteruan PT Freeport dan Garuda jangan sampai berlarut-larut. Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi minta dalam tempo 3 bulan ditemukan solusi dan payung hukum penyelesaiannya, utamanya terkait pasokan BBM di Bandara Timika yang dikelola Freeport.

Menhub Freddy Numberi menyatakan perseteruan PT Freeport dan Garuna terkait pasokan BBM hanya insiden kecil. Bagi dia, yang harus digali duduk permasalahannya.

PT Freeport tak memiliki kewajiban melayani BBM maskapai komersial di Bandara Timika. Selama ini perusahaan itu memenuhi sendiri kebutuhan bahan bakarnya. Karena itulah Pertamina diminta masuk ke Bandara Timika.

Menhub Freddy Numberi turun tangan mengatasi perseteruan PT Freeport dengan maskapai Garuda terkait pasokan BBM. Kepada Direktur Freeport yang menemuinya, Menhub minta Garuda di Timika tetap dipasok BBM.

PT Freeport hanya mengurangi BBM Garuda Indonesia di Bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua. Tindakan itu pun seharusnya tidak diperbolehkan dalam aturan internasional.