detikNews

UU MA & UU KY Tidak Sinkron dalam Pengawasan Hakim

KY mendapat hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap hakim. Hal itu terjadi karena tidak terdapat sinkronisasi antara UU MA dan UU KY.

Kamis, 24 Nov 2005 17:37 WIB

detikFinance

PN Kuatkan Putusan Carrefour Lakukan Praktek Minus Margin

KPPU menyambut positif putusan Pengadilan Negeri Jaksel yang menguatkan keputusan bahwa Carrefour terbukti melakukan praktek minus margin.

Selasa, 22 Nov 2005 16:29 WIB

detikNews

KPK Periksa Staf MA yang Disebut Antar Uang Probo ke Bagir

Kasus suap Probosutedjo kepada MA terus didalami KPK. KPK kali ini memeriksa Asisten Koordinasi Tim A MA, Rahmi Mulyati.

Selasa, 22 Nov 2005 14:41 WIB

detikNews

MA Vonis Let Let 11 Tahun, Walla 8 Tahun

Harapan mantan Kabag Keuangan Ditjen Perhubungan Laut Dephub M Harun Let Let dan mantan Sekretaris Ditjen Hubla Tarsisius Walla menghirup udara bebas sirna sudah.

Rabu, 16 Nov 2005 19:30 WIB

detikNews

Damai dengan Akbar, Retno Wajib Revisi Bukunya

Damai. Jalan itulah yang ditempuh Akbar Tandjung dengan Retno Listyarti. Buku teks mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang menjadi sengketa sepakat direvisi.

Rabu, 16 Nov 2005 11:21 WIB

detikNews

Tuwadawas MA Harapkan Putusan PK Pilkada Depok Terbuka

Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Gunanto Suryono mengharapkan agar majelis hakim yang menangani PK Pilkada Depok diputuskan terbuka.

Selasa, 15 Nov 2005 21:33 WIB

detikNews

MA Putus Kasasi Harun Let Let & Tarsisius Walla Rabu

Kasasi kasus dugaan korupsi dalam pembelian tanah untuk pembangunan Pelabuhan Danar, Maluku Tenggara, oleh MA Rabu (16/11/2005) besok.

Selasa, 15 Nov 2005 16:33 WIB

detikNews

Bagir Gelar Pleno Bahas Penggeledahan KPK

Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menggelar sidang pleno bersama seluruh hakim agung. Pleno tersebut membahas penggeledahan ruangan MA oleh KPK.

Senin, 31 Okt 2005 20:06 WIB

detikNews

Probo Harus Buktikan Tuduhannya

Probosutedjo harus membuktikan tuduhannya terhadap para hakim terkait dengan upaya KY memeriksa hakim-hakim dalam kasus dugaan penyuapan.

Selasa, 25 Okt 2005 20:22 WIB

detikNews

F-PPP Minta Kenaikan Tunjangan DPR Ditunda

Akhirnya, kenaikan tunjangan DPR Rp 10 juta per bulan disentil oleh anggota F-PPP Lukman Hakim Syaifuddin. Dalam interupsinya, Lukman meminta kenaikan tunjangan ditunda.

Senin, 24 Okt 2005 12:27 WIB