Mencuatnya kasus senjata Pindad membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam penjualan senjata ke luar negeri. Nantinya pembeli dan alat transport pengangkut yang digunakan dalam mengangkut senjata akan diawasi ketat.

Departemen Luar Negeri telah melakukan pembicaraan untuk membahas penyitaan senjata PT Pindad oleh Filipina. Negara itu telah menetapkan 37 tersangka terkait kasus tersebut.

Pihak perwakilan KBRI di Manila, Filipina sudah menemui pihak berwenang di negeri jiran itu untuk mengetahui perihal senjata Pindad yang disita. Sayangnya, belum ada penjelasan yang maksimal yang didapatkan.

Indonesia akan meminta klarifikasi Filipina terkait penahanan kapal Capt Ufuk oleh aparat Filipina dan penemuan 50 senjata Pindad SS1-V1. Klarifikasi akan dilakukan dalam pertemuan yang akan digelar sore ini.

Senator Filipina Rodolfo Biazon mengusulkan Senat menyelidiki 'upaya penyelundupan' senjata Pindad. Bahkan dia mempertimbangkan membawa kasus itu sebagai isu keamanan nasional.

Parlemen menyesalkan sikap pemerintah mengenai kasus dugaan penyelundupan senapan serbu produk PT Pindad ke Filipina. Tanggapan yang pemerintah sampaikan dinilai kurang serius.

PT Pindad menyatakan tidak melakukan pelanggaran apapun dalam ekspor senjata ke Filipina dan Mali. PT Pindad disarankan untuk melakukan pengawasan hingga ke pembeli senjata agar tidak disalahgunakan dalam penggunaannya.

Departemen Pertahanan diminta untuk memperketat kontrol terhadap senjata yang berasal dari Pindad. Hal ini untuk mencegah terjadinya lagi kasus ekspor senjata Pindad yang bermasalah.

50 Senjata PT Pindad yang seharusnya diekspor ke Mali hilang di Filipina. Pindad pun tidak akan melayani lagi apabila ada pembelian barang yang diminta RWB Incorporated Filipina.

Lika-liku penjualan senjata dari PT Pindad yang berujung penyitaan oleh otoritas Filipina perlu dicermati lebih serius oleh aparat berwajib. Terutama tentang kemungkinan adanya senjata-senjata itu masuk ke pasar gelap atau black market (BM).