detikInet

55 Perusahaan Pengguna Satelit di Indonesia Terdata

Ditjen Postel per 18 Mei 2006 telah menutup masa pendaftaran penggunaan satelit di Indonesia. Meski awalnya animo pendaftar rendah, namun Postel akhirnya berhasil mendata 55 perusahaan pengguna.

Minggu, 21 Mei 2006 15:10 WIB

detikFinance

Revisi UU Pelayaran Tutup Peluang Monopoli Pelindo

Revisi UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang tengah dilakukan pemerintah, akan menutup perilaku monopoli yang kini dilakukan Pelindo.

Senin, 27 Mar 2006 13:30 WIB

detikNews

Pelni Menjawab Kasus Korupsi Versi Lira

Humas PT Perusahaan Pelayaran Indonesia (Pelni) Abu Bakar Goym menjawab data-data yang dibeberkan LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) pimpinan M Jusuf Rizal tentang korupsi yang terjadi di BUMN itu.

Kamis, 01 Des 2005 15:00 WIB

detikNews

Menhub akan Proses Kasus Pungli THC ke KPK

Dephub sudah menerima laporan adanya pungutan Terminal Handling Charge (THC) hingga US$ 150. Ini dinilai sebagai pungli dan akan diproses ke KPK.

Jumat, 11 Nov 2005 23:21 WIB

detikFinance

Dephub Minta PPN Jasa Pelayaran Internasional Ditunda Dulu

Dephub minta Dirjen Pajak menunda pengenaan PPN atas layanan jasa pelabuhan dan angkutan bagi pelayaran internasional sampai ada keputusan dari Depkeu.

Rabu, 20 Jul 2005 17:37 WIB

detikFinance

Depdag akan Keluarkan 2 Aturan Pendukung Inpres Pelayaran

Departemen Perdagangan akan mengeluarkan dua peraturan dalam negeri pada bulan Juni sebagai pendukung inpres pelayaran.

Jumat, 13 Mei 2005 17:52 WIB

detikFinance

Depperin Segera Keluarkan Permen Konsep Industri Perkapalan

Menteri Perindustrian akan mengeluarkan peraturan menteri pada Juni 2005 mengenai konsep industri perkapalan 2005-2009 sebagai pendukung pelaksanaan Inpres pelayaran.

Jumat, 06 Mei 2005 13:28 WIB

detikNews

Bupati Siak-Riau Lapor ke Polda

Bupati Siak-Riau Arwin AS melaporkan Direktur PT Manunggal Sejati ke pihak Polda Riau terkait pembangunan jembatan Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak.

Senin, 07 Mar 2005 16:00 WIB

detikFinance

Dikaji, Aturan yang Mewajibkan KPS Danai Decommisioning

Pemerintah tengah mengkaji peraturan baru yang mewajibkan KPS untuk mengalokasikan dana bagi penutupan suatu lahan migas lepas pantai (decommisioning).

Selasa, 06 Apr 2004 15:37 WIB