Jelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009, ratusan perwakilan organisasi rakyat yang mendukung pasangan Mega-Prabowo melakukan doa bersama. Doa ini juga diikuti sejumlah ulama.

Bawaslu menggandeng LSM dan Ormas sebagai mitra lokal dalam pemantuan pemilihan presiden khususnya Pemantau Pemilu Lapangan (PPL).

KPU memastikan logistik pilpres telah selesai diproduksi dan didistribusikan. Meski masih ada beberapa item yang belum seluruhnya selesai, seperti template Braille dan formulir C1 dan C4, namun dipastikan tidak akan mengganggu pilpres.

MK membatalkan Keputusan KPU tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR untuk dapil Sulawesi Selatan. Satu kursi Golkar di DPR pun terancam batal.

Hari pencontrengan tinggal 20 hari, namun Logistik untuk kebutuhan pemilu pemilihan presiden di NTB hingga kini belum juga lengkap. Di Pulau Lombok, surat suara baru sampai di KPU kabupaten/kota kemarin.

Hasil perolehan suara capres cawapres akan dibuka ke publik melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU) 3 hari setelah Pilpres 2009.

Abdul Ghoni, caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional (PAN) mendemo gedung DPP Partai Amanat NAsional (PAN). Ghoni tidak terima ia tidak ditetapkan sebagai caleg DPRD terpilih. Ia memprotes mengapa justru Wanda Hamidah yang ditetapkan.

Rapat kerja Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, Polri, dan Kejagung menyepakati beberapa kesepakatan. DPR meminta sentra Gakumdu dalam hal ini Bawaslu, Polri, dan Kejagung untuk berkoordinasi menangani pelanggaran Pemilu.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Andi Yuliani Paris, mengaku mendapat ancaman akan dibunuh oleh oknum polisi. Hal ini dialaminya saat meminta formulir C1 untuk melaporkan kesalahan perhitungan suara.

3 Calon anggota DPD Jatim meminta kepada MK agar formulir C1 di Bangkalan dan Sampang dihitung ulang. Mereka menilai telah terjadi pengelembungan suara yang dilakukan oleh calon DPD Badruttamam dan Haruna Sumitro.