Anggota DPR RI Arsul Sani mengatakan Komisi III tidak diwajibkan untuk memilih capim KPK dari salah satu institusi.

"Artinya UU tidak memberikan diskriminasi terhadap asal-usul dan profil pimpinan," kata Indriyanto Seno Adji.

Ketua KPK mengusulkan DPR tidak perlu dilibatkan dalam pemilihan calon pimpinan KPK untuk menghindari politisasi. Kekhawatiran itu dapat ditepis bila anggota DPR menanggalkan baju partainya saat pemilihan capim KPK.

Pimpinan DPR menahan diri menanggapi putusan MA tidak menerima permohonan PK atas SKPPP kasus Bibit-Chandra yang diajukan Kejaksaan Agung. Putusan itu ranah MA dan Kejaksaan Agung.

Tidak diterimanya PK Kejagung tentang SKPP kasus Bibit  dan Chandra berpeluang menimbulkan kekosongan pimpinan di KPK. Oleh sebab itu, Komisi III DPR berencana memajukan waktu seleksi terhadap Bambang dan Busyro.

Penetapan status tersangka terhadap 2 pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah berawal dari pengakuan mantan Ketua KPK Antasari Azhar.