Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertekad mempertahankan 20 orang penyidik yang diminta Polri untuk 'pulang'. Namun upaya KPK tersebut sepertinya bakal ditolak Polri.

Penarikan 20 penyidik Polri yang bertugas di KPK dikait-kaitkan dengan upaya melemahkan penyidikan kasus Simulator SIM Korlantas Polri. Bagaimana respons Kapolri Jenderal Timur Pradopo?

Kapolri Jenderal Timur Pradopo akhirnya angkat bicara soal polemik penarikan 20 penyidik dari KPK. Dia menegaskan, penarikan itu bagian dari upaya mendukung penegakan hukum di KPK.

Keputusan Polri menarik 20 penyidik sekaligus dari KPK diyakini akan mempersulit KPK dalam upaya penuntasan kasus korupsi. Jika memang demikian, Presiden selayaknya turun tangan untuk membantu KPK.

Keputusan Polri menarik 20 penyidik dari KPK di tengah gencarnya penyidikan kasus korupsi disayangkan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar. Dia menilai keputusan Polri tidak logis.

Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, menyayangkan penarikan 20 penyidik oleh Polri dari KPK saat sedang sedang menghadapi kasus-kasus besar. Polri dinilai kontraproduktif dalam penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi.

Meski dibantah terkait kasus Simulator SIM, upaya polri menarik 20 penyidiknya di KPK tetap saja menimbulkan kecurigaan. Salah satunya adalah untuk menghambat pengusutan kasus Simulator SIM.

20 Penyidik ditarik Polri dari KPK. Hal ini membuat KPK keberatan karena selama ini hanya bekerja dengan 80 penyidik. KPK pun siap melayangkan surat keberatan kepada Polri.

Dalam mengungkap kasus-kasuk korupsi, KPK harus bekerja keras. Sebab mereka hanya bisa mengandalkan 80 penyidik. Maka itu ketika Polri menarik 20 penyidiknya dari KPK, intitusi pemberantas korupsi ini keberatan.

20 Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditarik oleh Polri di tengah gencarnya menyidik kasus korupsi. Pimpinan KPK, Adnan Pandu Paraja, menilai Polri tidak sensitif.