Massa dari Kongres Aliansi Buruh Indonesia (Kasbi) Kabupaten Sumedang gelar aksi di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro. Mereka menuntut upah minimum kota/kabupaten (UMK) sesuai rekomendasi.

Ratusan pengusaha di DKI Jakarta mengajukan penangguhan aturan UMP Rp 2,2 juta per bulan. Para pengusaha tersebut mendaftar ke Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Gubernur DKI Jakarta Jokowi telah meneken aturan upah minimum provinsi (UMP) baru Rp 2,2 juta per bulan mulai 1 Januari 2013. Pengusaha yang tidak mampu, segera ajukan penangguhan.

Efisiensi akan terjadi jika perusahaan tidak bisa meningkatkan pendapatan perusahaan.

Puluhan buruh dan AJI Denpasar mendatangi kantor Gubernur Bali Jl Basuki Rahmat Renon Denpasar. Mereka menuntut Gubernur Bali Made Mangku Pastika mencabut dan merevisi keputusan penetapan UMP Bali tahun 2013 sebesar Rp 1.181.000.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengakui tak semua pengusaha di Indonesia berperilaku 'nakal' terhadap hak-hak pekerja.

Ongkos birokrasi mahal dan masih buruknya kondisi infrastruktur membuat pengusaha harus mengeluarkan biaya ekstra, alhasil upah buruh pun tidak bisa naik tinggi.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi menyayangkan sikap pemerintah yang disampaikan Presiden SBY mendukung berakhirnya upah murah di Indonesia.

Ribuan buruh dari berbagai daerah di Sumsel menolak upah sebesar Rp 1,3 juta. Mereka menuntut Gubernur Sumsel mengubahnya menjadi Rp 1,8 juta.

Kenaikan upah akan mendorong pertumbuhan konsumsi domestik yang lebih tinggi.