Pemerintah akan menjual Obligasi Negara dalam mata uang rupiah dengan jumlah indikatif sebesar Rp 2 triliun sebagai bagian dari target pembiayaan yang telah ditetapkan dalam APBN 2005 dan untuk membentuk benchmark tahun 2015.

Koalisi Anti Utang (KAU) menilai pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan agenda perubahan. Salah satunya tidak memiliki itikad yang baik untuk melepaskan diri dari jeratan utang luar negeri.

Pemerintah memperkirakan pembiayaan domestik yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur selama 5 tahun ke depan mencapai Rp 326 triliun.

Koalisi Anti Utang mendesak pemerintah RI usulan moratorium utang yang disampaikan sejumlah negara terkait bencana tsunami di Aceh dan Sumut.

Banyak cara mengkorupsi dana APBD, yang umum adalah mark up dan proyek fiktif. Cara kuno yang gampang didetiksi. Bagaimana mengatasinya?

Dalam kesaksian Nicholas Martin Prest dalam sidang Chan U Seek melawan Alvis di Inggris, tergambar jelas peran penting Tutut dalam pembelian Scorpion.

Dugaan korupsi oleh wakil rakyat kembali terjadi. Sebanyak 35 mantan anggota DPRD Maluku Tenggara akan diperiksa dalam kasus korupsi APBD.

Fungsi dan peran BPKP sebagai auditor internal akan dilihat bersamaan dengan pembahasan amandemen UU No.5/1973, tentang BPK.

Dari alokasi dana Rp 23.527.349.000 untuk Panwas Pemilu Pusat, yang digunakan hanya Rp 16.294.706.380. Jadi masih ada sisa sekitar Rp 7,2 miliar.

Menteri Keuangan Jusuf Anwar menetapkan pagu dana alokasi khusus (DAK) non dana reboisasi untuk tahun anggaran 2005 sebesar Rp 4,014 triliun. Alokasi dana ini bertujuan untuk membantu daerah membiayai kebutuhan fisik.