Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid menginstruksikan kader PKB mengepung KPU terkait sikap PTUN yang menunda penetapan alamat kantor DPP PKB. Tindakan Gus Dur itu belum merupakan tindak pidana.

Mabes Polri belum mengambil tindakan apa pun terkait tindakan Gus Dur yang memerintah kadernya mengepung kantor KPU di seluruh Indonesia. Namun demikian, Mabes Polri siap mengantisipasi hal itu.

DPP PKB kubu Muhaimin Iskandar meminta kepolisian mengamankan kantor KPU menyusul ancaman Gus Dur yang memerintahkan pendukungnya mengepung KPU.

KPU tidak menerima keputusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang meloloskan Partai Republiku sebagai peserta Pemilu 2009. KPU akan meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim PTUN yang mengeluarkan keputusan itu.

Puluhan anggota Partai Republiku mendatangi KPU agar segera memberikan nomor urut menyusul keputusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang menguatkan keputusan PTUN Jakarta yang menyatakan Partai Republiku berhak sebagai peserta pemilu.

Depkumham mengakui alamat DPP PKB di Jl Sukabumi, Menteng, Jakpus sebagai alamat resmi. Keputusan itu dinilai melanggar peraturan perundangan.

PTUN menunda penetapan alamat kantor DPP PKB. Menanggapi putusan tersebut, Gus Dur menginstruksikan kepada seluruh pengurus DPW dan DPC PKB se-Indonesia untuk mengepung Kantor KPU di daerah masing-masing.

Depkumham ternyata sudah mencatat alamat LPP PKB di Jalan Sukabumi No 23, Menteng, Jakarta Pusat sebagai alamat DPP PKB. Keberadaan DPP PKB pimpinan Muhaimin makin kuat.

Kantar DPP PKB di Kalibata, Jakarta Selatan, masih diduduki PKB Gus Dur. Meski merasa berhak atas kantor tersebut, PKB Cak Imin tidak mau mengambil alih secara paksa untuk menghindari bentrok fisik.

Gus Dur mengklaim telah memenangi gugatan di PTUN terhadap Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB Muhaimin Iskandar terkait proses klarifikasi kepengurusan dan sekretariat DPP PKB. Menurut Sekjen PKB Lukman Edy, keputusan itu belum final.