Kenaikan UMP 2013 DKI Jakarta dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta atau 44% menjadi kekhawatiran pengusaha untuk jangka panjang.

Kalangan pengusaha masih menolak keras kebijakan Gubernur DKI Jokowi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI menjadi Rp 2,2 juta per bulan tahun depan.

Aksi demo kembali dilakukan buruh Sumut. Hari ini, sekitar 1.000 buruh mendatangi Kantor Gubernur Sumut.

Bank Dunia menyoroti beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, kebijakan pemerintah terkait Upah Minimum Provinsi (UMP/UMK).

4 Perusahaan Disetujui Menangguhkan UMP

Jelang batas akhir pengajuan penangguhan UMP sekitar tanggal 20 Desember 2012, para pengusaha di Jakarta mulai mendaftarkan penangguhan ke Kadin DKI Jakarta.

Memasuki pertengahan Desember 2012, ternyata belum semua kabupaten dan kota di Sumatera Utara menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak adanya Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) menjadi salah satu penyebab.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo didesak untuk membebaskan 14 buruh yang kini ditahan di Mapolda Sumut. Para buruh ini tidak terlibat kriminal murni, melainkan korban dari kebijakan Plt Gubernur Sumut soal UMP.

Massa buruh ditemui perrwakilan Pemprov Sumut. Kemudian mereka membubarkan diri. Arus lalu-lintas pun lancar kembali.

Aksi demonstrasi terkait UMP kembali terjadi di Medan, Sumut. Berbeda dengan demo seelumnya yang mendesak UMP Rp 2,2 juta, kali massa mendukung UMP yang sudah ditetapkan, yakni sebesar Rp 1,3 juta.