Beda sikap dengan dua kekalahan di praperadilan sebelumnya, KPK melawan putusan hakim dalam praperadilan yang memenangkan eks Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Pihak Hadi balik menasihati KPK.

MK membuka peluang penetapan status tersangka digugat ke praperadilan dengan syarat yaitu tidak ada dua alat bukti atau lebih. Tetapi PN Jaksel memperluasnya sehingga status tersangka Hadi Poernomo tidak sah.

Lain dari biasanya, KPK kali ini bereaksi keras. KPK melawan atas putusan hakim dalam praperadilan mantan Dirjen Pajak dan Ketua BPK Hadi Poernomo. Plt Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki turun langsung.

Hakim Haswandi, kemarin, Selasa (26/5) memutuskan bahwa penyelidik independen yang diangkat KPK tidak sah sehingga berimbas pada penyidikan kasus Hadi Poernomo yang harus dihentikan.

Putusan Hakim Haswandi yang menyatakan KPK tak berwenang mengangkat penyelidik dan penyidik independen benar-benar akan berbuntut panjang.

Hakim Haswandi memutuskan untuk menyatakan bahwa penyidikan kasus Hadi Poernomo tidak sah, karena KPK tak memiliki kewenangan untuk mengangkat penyelidik independen di luar Polri dan Kejaksaan.

"‎Pimpinan KPK berpendapat putusan praperadilan upaya sistematis untuk mematahkan upaya pemberantasan korupsi baik KPK yang jelas memberikan citra pemerintah yang bersih, efektif dan efisien," kata Plt Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki.

KPK menegaskan tak akan pernah menghentikan penyidikan kasus Hadi Poernomo. Pasalnya, dalam undang-undang, KPK tak diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan.

Hakim tunggal Haswandi yang mengabulkan sebagian permohonan praperadilan eks Dirjen Pajak Hadi Poernomo, mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh KPK dan lebih fokus terhadap proses penyidikan.<br /><br />

Pimpinan KPK rupanya bergerak cepat untuk membahas perlawanan hukum yang akan dilakukan terhadap putusan Hakim Haswandi yang menyatakan penyidikan kasus Hadi Poernomo tidak sah.&nbsp;