Dua menteri SBY, Paskah Suzetta dan MS Kaban baru akan kehilangan kursinya di kabinet jika sudah berstatus terdakwa. Presiden SBY pun dinilai salah menerapkan undang-undang (UU) terkait hal itu.

Keputusan presiden SBY terkait Kaban dan Paskah justru menjadi langkah mundur. Sebab, Yusril dan Hamid Awaludin sebelumnya dicopot dari jabatan Menkum & HAM tanpa menunggu proses hukum.

Presiden SBY meminta Paskah dan Kaban menjelaskan dugaan suap yang mereka terima semasa duduk di Komisi IX DPR. Meski jelas agendanya minta penjelasan, tapi wacana publik berharap lebih dari itu.

19 DPW PKB menuduh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membekukan DPW dan DPC pro-Gus Dur. Tuduhan itu dinilai fitnah dan bertujuan merusak PKB.

Jaksa Agung Hendarman Supandji membantah Kejagung tidak tegas dalam mengusut keterlibatan jajarannya terkait pembebasan bersyarat pengemplang BLBI David Nusa Wijaya.

Perseteruan di tubuh PKB sepertinya masih jauh dari selesai. Kuasa hukum PKB kubu Gus Dur hari ini mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gus Dur dan Yenny Wahid berulang kali mengecam putusan kasasi MA dalam sengketa kepengurusan ganda DPP PKB. Tetapi rupanya hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dari pihak Gus Dur pada KPU tentang masalah tersebut.

Depkum HAM menyatakan fotocopy SK pergantian keanggotaan DPP PKB yang disampaikan Muhaimin Iskandar ke KPU adalah sah. Selanjutnya KPU akan menggelar pleno untuk membahas pendaftaraan caleg PKB.

Niat Yenny Wahid untuk menggugat Menkum HAM Andi Mattalata ke PTUN ternyata bukan isapan jempol. Hari ini, Yenny telah melayangkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Yenny Wahid kesal digusur dari jabatan Sekjen PKB berdasarkan keputusan Menkum HAM Andi Mattalatta. Menurut Yenny, keputusan tersebut kasarnya melebihi zaman Orba.