Menhub Freddy Numberi turun tangan mengatasi perseteruan PT Freeport dengan maskapai Garuda terkait pasokan BBM. Kepada Direktur Freeport yang menemuinya, Menhub minta Garuda di Timika tetap dipasok BBM.

PT Freeport hanya mengurangi BBM Garuda Indonesia di Bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua. Tindakan itu pun seharusnya tidak diperbolehkan dalam aturan internasional.

Pengurangan pengisian bahan bakar avtur oleh PT Freeport terhadap maskapai Garuda Indonesia tidak bisa dibiarkan. Pemerintah pusat harus memberi teguran keras pada PT Freeport karena telah melecehkan NKRI.

Perseteruan PT Freeport dengan Garuda Indonesia diduga berawal dari penolakan Garuda pada tiga pejabat Freeport yang memaksakan ikut penerbangan GA 652. Tindakan bos Freeport itu dinilai arogan dan bergaya Orde Baru.

PT Freeport dinilai arogan dalam menolak mengisi avtur yang kini berbuntut pengalihan rute penerbangan Garuda dari Timika ke Biak. Freeport diminta tunduk dengan aturan di Indonesia.

PT Freeport sebagai pengelola Bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua, harus diberi peringatan keras. Dephub seharusnya menyetop penerbangan komersial ke Bandara Timika sebagai salah satu sanksi kepada Freeport.

Maskapai Garuda Indonesia untuk sementara tak menerbangi Timika, Papua. Otomatis hanya Merpati yang mendarat, selain maskapai mitra Freeport. Namun Merpati tak terlalu mengalami lonjakan penumpang pasca perpindahan rute Garuda ke Biak.

PT Freeport selaku pengelola Bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua, rupanya hanya mengurangi BBM untuk Garuda Indonesia. Pesawat Merpati Airlines yang juga melayani rute Timika tidak mendapat perlakuan serupa.

Departemen Perhubungan mengimbau agar masalah yang muncul antara Garuda dan Freepot tidak melibatkan aspek emosi pribadi. "Kita buang dulu arogansi masing-masing," kata Dirjen Hubud.

Departemen Perhubungan memanggil pihak PT Freeport Indonesia sebagai pengelola Bandara Mozes Kilangin, Timika, dan pihak Garuda Indonesia. Namun hingga kini Freeport belum menerima surat panggilan tersebut.