Sebagai penyeleksi komisioner pada komisi yang dibentuk negara, DPR diminta merombak dan membuat mekanisme baru. Salah satunya, dengan menggunakan data-data intelijen.

Sejak dibentuk pada 2005 lalu, Komisi Yudisial (KY) sering berantem dengan Mahkamah Agung (MA). Kasus suap komisioner KY Irawady Joenoes seolah menjadi amunisi baru bagi MA.

Tanah seluas 5.720 meter persegi di Jl Kramat Raya 57, Jakarta Pusat, yang dibeli Komisi Yudisial dulunya adalah markas Pusat Teritorial (Puster) TNI Angkatan Darat.

Ditangkapnya anggota KY Irawady Joenoes oleh KPK memprihatinkan semua pihak. Peristiwa itu dinilai tamparan keras buat KY. KPK diminta mengusut pihak lain yang terlibat.

Irawady Joenoes jadi tersangka kasus suap gara-gara tanah seluas 5.720 meter persegi di Jl Kramat Raya 57, Jakarta Pusat. Seperti apakah tanah itu?

Meski telah memperoleh barang bukti suap yang diterima anggota KY Irawady Joenoes, KPK belum berencana menggeledah rumah dan kantor Irawady untuk mengumpulkan bukti lain.

Sangkalan Ketua KY Busyro Muqqodas sebagai bukti Irawady Joenoes tidak menerima suap akan dijadikan topik pembicaraan terbaru pengacara dengan Irawady.

KPK sudah melakukan pengintaian terhadap Irawady selama dua bulan dan akhirnya tertangkap. Hal ini yang menjadikan bukti bahwa Irawady bukan menjalankan tugas undercover.

Anggota KY Irawady Joenoes hingga pagi ini masih belum mengakui menerima suap. Namun pemilik tanah, Feddy Santoso, mengaku memberikan uang atas permintaan Irawady.

Sebelum menjadi komisioner Komisi Yudisial, Irawady Joenoes pernah menempuh jenjang karir sebagai jaksa. Namun Kapuspenkum Kejagung mengaku tidak pernah mengetahui track record Irawady selama menjadi jaksa.