Ingar bingar diskotik mewah di kawasan Nagoya City Centre, Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), terhenti saat aparat Mabes Polri dan Polda Kepri datang, Kamis (21/8/2014). Di lokasi ditemukan sejumlah orang tengah berjudi online.

Mabes Polri menyetop gaji dan tunjangan yang rutin diterima AKBP MB setiap bulannya, pasca penetapan status tersanfka karena diduga terima Rp 7 miliar dari bandar judi online. 

Kapolda Jabar M Iriawan mendorong Mabes Polri tidak pandang bulu menindak tegas jika ada oknum lainnya yang terlibat dalam kasus suap judi online yang melibatkan AKBP MB. "Kalau ada sampai ke atas, ya ke atas (pemeriksaan). Siapapun yang terlibat harus ditindaklanjuti," katanya.

AKBP MB pernah menangani 6 kasus judi online. Semua perkara tersebut dipastikan P21 oleh pihak kejaksaan. Kini AKBP MB bersama 3 anak buahnya terseret kasus suap judi online. Apa ada kaitannya masalah MB dengan perkara ditanganinya?

Kasus menjerat oknum polisi, AKBP MB, membetot perhatian publik. Dia diduga menerima suap Rp 7 miliar dari bandar judi online. Kapolda Jabar Irjen Pol Mochamad Iriawan menanggapi santai jika kemudian hari diperiksa penyidik Mabes Polri berkaitan proses penyidikan perkara MB.

Kiprah oknum perwira menengah Polda Jabar, AKBP MB, mulai terkuak dalam kasus dugaan suap judi online. MB bersama tiga oknum lainnya ternyata sukses memblokir ratusan rekening diduga milik bandar judi online. Namun hanya beberapa rekening berhasil 'dikupas'.

Oknum anggota Polda Jabar, AKBP MB, tersangkut kasus suap judi online. MB dan tiga oknum polisi lainnya diam-diam memblokir dan membuka rekening bandar judi online. Kasus melibatkan para polisi nakal ini ditangani Mabes Polri.

Kapolri Jenderal Sutarman memastikan pihak kepolisian akan menuntaskan kasus dugaan suap pada AKBP MB. Perwira menengah di Mapolda Jabar itu diduga menerima suap Rp 7 miliar dari tersangka kasus judi online. 

Polri membuat gebrakan dengan mengusut praktek suap dari tersangka judi online kepada perwira polisi di Polda Jabar. KPK mendukung penuh langkah kepolisian.

"Harus dilihat lagi kasus lainnya yang ditanganinya, jangan-jangan ada kejadian serupa (korupsi)," kata pengamat hukum dan juga mantan Pimpinan PPATK, Yunus Husein.