Hadi Poernomo menang atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gugatan praperadilan. Salah satu pertimbangannya, menurut hakim tunggal Haswandi, penyidikan KPK tidak sah.

Kemenangan praperadilan mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo, dianggap KPK mengacaukan tatanan hukum di Indonesia. KPK menganggap, 371 kasus yang mereka tangani terancam dibatalkan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan praperadilan Hadi Purnomo atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut putusan perkara korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak terpengaruh dengan putusan Hakim Haswandi.

Putusan praperadilan memenangkan Hadi Poernomo melawan KPK. Putusan hakim tunggal Haswandi itu dinilai Guru Besar Unpad Romli Atmasasmita harus menjadi koreksi bagi KPK. 

"Putusan itu menimbulkan masalah dari sudut materil, karena menguji banyak UU," kata Mahfud di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2015).

Pimpinan KPK nonaktif Bambang Widjojanto hari ini kembali mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu terkait upaya penangkapan dan penetapan tersangka yang dilakukan polisi.

Pekan lalu Bambang Widjojanto menarik permohonan gugatan praperadilannya dari Pengadilan Negeri Jaksel. Hari ini pimpinan KPK nonaktif itu kembali mendaftarkan gugatan tersebut.

KPK kalah dalam sidang praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo. Komentar pun datang dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dia meminta agar KPK melakukan instrospeksi terkait putusan itu. 

KPK menelan kekalahan ketiganya di praperadilan. Namun beda dengan dua kesempatan sebelumnya, kali ini lembaga antikorupsi itu melawan putusan hakim. Mengapa kini KPK melawan?<br /><br />