Pendirian tempat ibadah tidak boleh diserahkan kepada pasar bebas dengan alasan kebebasan. Masalah pendirian tempat ibadah serta penyiaran agama harus diatur oleh negara untuk menghindari  konflik antar agama.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sepakat jika Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 menteri yang mengatur pembangunan rumah ibadah harus direvisi dan tidak dicabut. Sebab, pengaturan rumah ibadah masih diperlukan.

Pengacara tersangka kasus penganiayaan jemaat HKBP Bekasi, Shalih Mangara Sitompul, mengajukan pengalihan penahanan bagi 2 kliennya yang masih remaja. Atas permohonan itu, polisi akan mempertimbangkannya.

Polisi meminta pihak-pihak yang merasa ada pemalsuan penandatanganan dalam izin pembangunan tempat ibadah HKBP di Bekasi segera melapor. Laporan itu akan ditindaklanjuti dan diselidiki untuk pengembangan kasus insiden penusukan jemaat HKBP.

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) tidak mempersoalkan menteri agama berasal dari partai politik. PAN tidak mau mempermasalahkan latar belakang seseorang yang menjabat posisi tertentu.

"Prinsipnya kami berpendapat peraturan bukan sesuatu yang sakral, yang tidak bisa diubah atau diganti," kata Ketua DPP PAN, Bara Hasibuan.

Jemaat HKBP Ciketing masih pikir-pikir menerima tawaran pinjam pakai bekas Gedung OPP PKS sebagai tempat ibadah sementara. Tetapi mereka tetap menghargai tawaran dari Pemkot Bekasi itu.

Kepolisan Daerah Metro Jakarta Raya hingga kini masih melakukan penyidikan kasus penusukan jemaat HKBP di Ciketing, Bekasi, Asia Lumbantoruan Sihombing. Pelaku penusukan masih diburu polisi.

Pemkot Bekasi siap meminjamkan salah satu gedung bekas PKS untuk digunakan sebagai tempat ibadah Jemaat HKBP Ciketing, Bekasi. Ini solusi sementara waktu sambil menunggu hasil pembicaraan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan gereja.

Yenny Wahid, meminta Presiden SBY bersikap tegas menghadapi masalah pluralisme di Indonesia. Sebagai negara Bhineka Tunggal Ika harusnya negara melidungi setiap perbedaan dan keberagaman dalam memeluk agama.