KPK menetapkan Irjen Pol Djoko Susilo, eks Kepala Korps Lalu Lintas dalam kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Namun Polri mengklaim jika pihaknya sudah terlebih dahulu menangani kasus yang serupa.

Anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin mendukung langkah KPK menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator untuk surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Polri. KPK diminta mengusut tuntas perkara ini.

Dukungan Polri harus ditunjukkan dengan membantu KPK memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan.

KPK menjerat mantan Kepala Korps Lalu Lintas, Irjen Djoko Susilo dengan pasal penyalahgunaan wewenang dan upaya memperkaya diri sendiri. Akibat penyelewengan dalam pengadaan alat simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) 2011, negara diduga merugi sampai Rp 100 milliar. 

KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Irjen (Pol) Djoko Susilo. Selain Djoko, KPK pun tengah membidik pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut.

(KPK akhirnya berhasil melakukan penyitaan banyak dokumen dari Karolantas Mabes Polri dalam kasus pengadaan driving simulation R2 dan R4. Nantinya penyidik dari KPK dan Mabes Polri akan saling memilah dokumen-dokumen yang mereka perlukan.

Meski belum ditahan, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM Irjen Djoko Susilo dipastikan tidak dapat keluar negeri. Hal ini dikarenakan, KPK telah mencegah mantan Kepala Korlantas Polri itu. 

Ternyata jauh hari sebelum terjadi insiden penggeledahan, KPK memang menganggap kasus korupsi pengadaan simulator SIM sebagai perkara yang spesial.

Setelah lama tertahan, lima mobil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengangkut hasil penggeledahan di Korps Lalu Lintas Polri, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur.

Polri diminta menujukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Tidak menghalangi penyidik KPK dalam melakukan penyitaan dokumen.