detikFinance

Ada Proyek 35.000 MW dan Kilang Baru, Pertamina Impor Gas di 2019

Komitmen impor LNG ini dibuat karena Pertamina memperhitungkan permintaan gas di dalam negeri meningkat 4% per tahun.

Jumat, 07 Okt 2016 18:50 WIB

detikNews

PPP Usul Capres WNI Asli, Gerindra: Batasannya Belum Jelas

Gernidra menganggap usul PPP soal syarat capres harus Indonesia asli belum jelas batasannya

Jumat, 07 Okt 2016 09:17 WIB

detikNews

Belum Jadi Kader Demokrat, Agus: Cagub DKI Lain Juga Bukan dari Partai

Kandidat Cagub DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono mengaku belum masuk menjadi kader Partai Demokrat (PD).

Jumat, 07 Okt 2016 07:38 WIB

detikNews

Sandiaga Datangi Ponpes Daarul Rahman, Dapat Nasihat Soal Penggusuran Manusiawi

Sandiaga Uno diberi wejangan pola relokasi permukiman tanpa harus menyengsarakan warga.

Kamis, 06 Okt 2016 19:04 WIB

detikNews

Ketua PDIP: Usulan 'Capres WNI Asli' Usang dan Anomali

PPP lewat ajang Mukernas merekomendasikan amandemen UUD 1945 agar syarat calon presiden adalah orang Indonesia asli.

Kamis, 06 Okt 2016 17:03 WIB

detikNews

Usulan 'Capres WNI Asli', PAN: Sejarah Konstitusi Perlu Ditelusuri

MPR memang mengagendakan pembahasan amandemen UUD 1945. Sejumlah usulan untuk amandemen tengah dikaji.

Kamis, 06 Okt 2016 11:54 WIB

detikNews

Soal Usulan 'Capres WNI Asli', PKB: Hari Gini Masih Bicara SARA?

Mukernas PPP merekomendasikan amandemen UUD 1945 agar syarat menjadi calon presiden harus warga negara Indonesia asli. PKB pun melihat itu sebagai bentuk SARA.

Kamis, 06 Okt 2016 11:41 WIB

detikNews

Hanura: Usulan 'Capres WNI Asli' Tak Relevan dan Diskriminatif

Rekomendasi PPP agar Presiden adalah orang Indonesia asli menuai kontroversi. Hanura menilai rekomendasi itu tak relevan lagi.

Kamis, 06 Okt 2016 09:38 WIB

detikNews

Mengapa Gayus Baru Sekarang Serukan Pencopotan Hakim Agung Cacat Syarat?

Gayus meminta Presiden Joko Widodo mencopot para hakim agung yang cacat syarat. Pencopotan itu diminta masuk dalam agenda Paket Reformasi Hukum.

Selasa, 04 Okt 2016 09:18 WIB

detikNews

Sanksi Sosial ke Koruptor, MA: Suruh Bersihkan WC Terminal

MA meminta pemerintah yang akan menuangkan kebijakan itu dalam Paket Reformasi Hukum untuk memikirkan masak-masak teknis pelaksanaannya.

Senin, 03 Okt 2016 16:43 WIB