KPK terus mengembangkan penyidikan kasus suap di Wisma Atlet Palembang. Hari ini KPK memeriksa Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi dan Ketua Panitia Pembangunan Wisma Atlet Palembang, Arifin.

PD tanpa ragu mendukung langkah KPK mengusut dugaan keterlibatan Bendahara Umum M Nazaruddin. Namun hasil pemeriksaan PD, Nazaruddin mengaku tidak terlibat.

Partai Demokrat sudah memintai keterangan Bendahara Umum PD M Nazaruddin dan Angelina Sondakh terkait dugaan keterlibatan dalam kasus suap Kemenpora. Keduanya sama-sama membantah.

Tren pergantian pengacara pada perkara-perkara yang ditangani KPK tampaknya tengah menjadi tren. Kini giliran kuasa hukum mantan Dirjen Perkeretaapian Dephub Soemino, Tumpal Hutabarat, yang turut hengkang.

Bendahara Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin akhirnya bicara terkait tudingan dirinya menerima fee Rp 25 miliar dari kasus Kemenpora. Nazaruddin menegaskan tudingan itu fitnah.

Tudingan miring pada Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin dipatahkan pengacara Rosa, Djufri Taufik. Kabar bahwa Nazaruddin terima uang Rp 25 miliar menurut Djufri tidak benar.

Meski sudah membantah, Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin terus diterpa isu miring. Kali ini, dia dituding mendapat jatah Rp 25 miliar dari proyek di Kemenpora. Benarkah?

Alibi Sesmenpora Wafid Muharam yang menyebut cek senilai Rp 3,2 miliar yang disita KPK sebagai dana talangan, kembali terbantahkan. 

Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedi Kusdinar hari ini diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pembangunan Wisma Atlet. Dedi diminta klarifikasi terkait dokumen yang ditemukan penyidik KPK saat penggeledahan.

Kasus suap di Kemenpora diduga menyeret keterkaitan politisi Partai Demokrat, M Nazarudin. Namun KPK tidak perlu khawatir mengusutnya karena Presiden mendukung pemberantasan korupsi.