Chusnul Mar'iyah membantah mengetahui adanya dana rekanan KPU. Dana rekanan merupakan kewenangan Sekjen KPU, bukan kewenangan dirinya.

Puluhan dokter dan bidan yang berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, meminta agar Departemen Kesehatan segera membayar gaji mereka yang sudah 10 bulan tidak diberikan.

Daan Dimara membantah menerima dana taktis US$ 105 ribu. Ia menganggap keterangan dari Kepala Biro Keuangan KPU itu sebagai lelucon.

Jika di Bank Mandiri ada kredit macet, di KPU ada honor macet. Macetnya honor para pegawai KPU itu terjadi sejak dua bulan lalu. Tapi, uang gaji tetap lancar.

Pemilu di DKI Jakarta diselenggarakan dengan dana yang sangat terbatas. Karena itu, sangat tidak mungkin terjadi mark up atau korupsi lainnya.

Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin akan segera dimintai keterangan terkait kasus korupsi KPU. KPK telah menjadwalkan untuk Hamid.

Keterbatasan dana tidak menyurutkan langkah KPUD Belitung Timur menggelar Pilkada. Meski dana yang dikucurkan baru Rp 260 juta, KPUD Belitung Timur mengaku siap.

Mulyana W Kusumah, tersangka kasus suap auditor BPK, menolak berkomentar soal distribusi dana taktis KPU. Mulyana mengaku sama sekali tidak tahu.

Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin boleh saja meragukan KPK akan berani memeriksanya. Namun dukungan kepada KPK terus mengalir. Kali ini diberikan Wapres.

Jadi anggota KPU memang enak. Selain mengantongi gaji dan uang kehormatan, setiap anggota menerima honor. Jumlahnya tergantung pokja yang dipegang.