APBN 2024 tetap harus mampu menjalankan peran shock absorber untuk menahan efek guncangan ekonomi global serta menjadi penopang pertumbuhan ekonomi domestik.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino, mengatakan pihaknya menolak jika Gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk presiden sebagaimana tertera di RUU DKJ.
"Ada beberapa fraksi, banyak, PDIP juga nggak mau, PKB, NasDem, PKS, PPP, sama, tidak mau kalau gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat," kata Cucun.
RUU Daerah Khusus Jakarta telah disetujui menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Pro-kontra muncul karena RUU mengatur penunjukan gubernur DKJ oleh presiden.