Anggaran untuk dedicated program dan program lainnya dalam APBD DKI Jakarta sebesar Rp 1,2 triliun dikembalikan. Sebelumnya anggaran ini sempat dikoreksi DPRD DKI.
Lubang di jalanan Jakarta semakin parah dan rawan menyebabkan kecelakaan. Pemprov DKI diminta bertanggung jawab untuk perawatan korban lubang jalanan ibukota.
Sebanyak 178 pemerintah provinsi dan kabupaten belum menyerahkan Peraturan Daerah mengenai APBD 2008 hingga 29 Februari 2008. Menkeu pun memberi peringatan tertulis.
Wagub DKI Jakarta Prijanto menegaskan, Pemprov DKI harus melelang harga pembayaran untuk 4 anggota konsorsium operator bus Transjakarta berdasarkan perintah Keppres 80/2003.
DPRD DKI Jakarta menemukan indikasi manipulasi pendataan sekolah rusak di Jakarta. 10 gedung sekolah yang sebelumnya dinyatakan perlu rehab total, ternyata hanya rusak berat.
Sebanyak 437 gedung sekolah SD dan SMP diĀ Jakarta rawan ambruk. Gedung sekolah bermasalah ini angkanya melonjak sejak banjir. Namun Pemprov DKI Jakarta hanya bersedia memperbaiki 22 gedung.
Penyelenggaraan bus sekolah gratis di Jakarta hanya mampu bertahan kurang dari 6 bulan. Gara-gara tidak ada dana, pihak penyelenggara menghentikan operasional bus.