Ketua MPR Hidayat Nur Wahid akan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena tidak membalas surat permohonan amandemen pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang diajukan oleh Komisi Nasional Pilkada Independen. Namun demikian, Hidayat merasa surat itu tidak tepat sasaran.

Komisi Nasional Pilkada Independen akan menggugat Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ke PTUN karena ia tidak menjawab surat dari Komisi terkait permohonan amandemen pasal 6A ayat 2 UUD 1945.

Ditjeb Pajak Depkeu bersikukuh akan menertibkan rumah dinasnya yang kini banyak ditempati oleh orang-orang yang tidak berhak alias penghuni gelap.

Lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang dipecat melaporkan Dewan Kehormatan (DK) KPU ke Mabes Polri. DK KPU dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan berbuat zalim.

Masyarakat Desa Sukonatar mendatangi Mapolres Banyuwangi melaporkan pabrik tepung ikan yang beroperasi di wilayah mereka. Pabrik itu dianggap telah mencemari udara di wilayah mereka.

Ratusan pendukung Partai Republiku menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka mendampingi pengurus partai menagih KPU untuk memberikan nomor urut sebagai peserta Pemilu 2009.

Setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mencabut izin  PT Quantum Futures, kini giliran Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) melakukan hal yang sama.

Kisruh di KPUD Sumsel kian panas. Mismiwati, Ahmad Bakri, dan Helmi Ibrahim “mengkudeta” Syafitri Irwan dari jabatan Ketua KPUD Sumsel.

Broker bursa berjangka PT Quantum Futures menggugat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terkait ketidakjelasan dasar pencabutan izin anggota bursa.

Kasus pencopotan Kepala Biro Hukum Departemen Perhubungan (Dephub) Heru Prasetyo bukan karena lobi dari DPR. Mutasi itu dilakukan agar biro hukum bisa bekerja lebih baik.