Isu PT Freeport melakukan penambangan uranium di Papua membuat DPR guncang. Anggota Komisi VII (pertambangan) Totok Daryanto mendesak DPR segera membuat tim investigasi dan mengirimkan tim itu ke PT Freeport.

Pemprov Jabar akan melakukan sidak dan operasi pasar untuk memeriksa tabung elpiji yang bermasalah. Hal itu disebabkan banyaknya kasus ledakan elpiji ukuran 3 kilogram yang terjadi akhir-akhir ini.

DPR mempertanyakan dasar hukum kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang ternyata 'hanya' diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.07 Tahun 2010. Padahal kenaikan TDL harusnya dituangkan dalam Keppres.

PLN dan pengusaha bersitegang soal perhitungan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). PLN mengakui adanya perbedaan perhitungan kenaikan TDL antara PLN dengan pengusaha.

Badan anggaran DPR meminta PLN segera membuka hitung-hitungan rinci kenaikan TDL kepada DPR, pengusaha dan masyarakat. Jika rata-rata TDL di atas 10%, maka pemerintah dinilai telah melanggar UU APBN-P 2010.

Badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan sinyal positif terhadap usulan penundaan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dari kalangan pengusaha.

Dugaan korupsi beras raskin Badan Urusan Logistik (Bulog) senilai Rp 8,358 miliar masih diselidiki pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). Kejagung masih mempelajari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut.

DPR menyatakan selang dan regulator pengganti elpiji 3 Kg tidak mungkin dibagikan secara gratis kepada masyarakat karena tidak ada alokasi dana di APBN-P 2010.

Sejak tetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan solar home system tahun 2007 dan 2008 oleh KPK, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Jacobus Purwono menghilang bak ditelan bumi.

Komisi VII DPR mengusulkan agar jaminan keamanan untuk Objek vital nasional (Obvitnas) sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diatur dalam salah satu pasal di revisi UU Migas.