Ambang batas dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah dinilai bakal merusak sistem Demokrasi dalam negeri. Aturan itu dianggap mempermudah bisnis oligarki
Program JKP diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Raperda APBD 2022 dilakukan DPRD Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo. APBD Sidoarjo tahun depan direncanakan senilai Rp 5,4 triliun