UU No 12 Tahun 2006 memuat semangat rekonsiliasi. UU ini memungkinkan para eks Mahid dan orang-orang terhalang pulang untuk menjadi presiden.

Orang Indonesia yang sudah terlanjur menjadi warga negara asing menjadi lebih mudah untuk renaturalisasi kembali menjadi WNI. Orang asing saja prosesnya mudah.

Kisruh soal kepengurusan PKB tampaknya terus berlanjut. Menjelang batas akhir penetapan calon anggota legislatif, perselisihan antara PKB kubu Gus Dur dan Muhaimin Iskandar tampaknya belum juga mereda.

APJATI menargetkan bisa mengirim 1 juta orang TKI khusus sektor formal ke luar negeri. Minimnya SDM jadi batu sandungan bagi TKI.

DPR saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan uji publik terhadap RUU Pornografi yang rencananya akan disahkan pada 23 September melalui rapat paripurna DPR. Uji publik ini ditanggapi beragam oleh masyarakat.

Menkum HAM Andi Mattalatta tidak mempersoalkan alamat PKB di Jl Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat. Menanggapi ini, Gus Dur tidak percaya dan langsung 'panas'.

Pemerintah meminta MK menolak judicial review UU No 2/Pnps 1964 tentang cara pelaksanaan hukuman mati terhadap Amrozi cs. Alasannya, hukuman mati pasti menimbulkan sakit namun bukan penyiksaan.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu Gus Dur merasa dicurangi oleh Menkum dan HAM serta KPU. Jika hal ini tetap dibiarkan, maka DPP PKB Kubu Gus Dur mengancam untuk golput.

Gus Dur menggugat KPU, Menkum HAM dan Presiden SBY. Selain akan  menambah persoalan dan musuh, gugatan Ketua Dewan Syuro DPP PKB itu dianggap salah alamat.

Gus Dur menginstruksikan kepada pendukungnya untuk mengepung kantor-kantor KPU yang ada di seluruh Indonesia. Menkum HAM kaget mendengar ancaman itu. Astaghfirullah.