Hasilnya, Komisi II meminta agar Surat Edaran KPU dicabut lantaran menuai problematika soal pencalonan petahana yang berpotensi melegitimasi politik dinasti.

Politik Dinasti menjadi poin yang coba ditangkal oleh penyelenggara Pemilu dan DPR jelang Pilkada serentak tahun ini.

Seluruh direksi Telkom memenuhi panggilan Komisi VI DPR RI untuk memberikan klarifikasi isu miring menjelang berakhirnya masa Conditional Share Exchange Agreement (CSEA) dengan PT Tower Bersama Infrastructure dalam rangka monetisasi anak usahanya Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tidak ada yang salah dengan SE itu, karena soal politik dinasti akan diputuskan oleh MK.

Definisi petahana (incumbent) menjadi perdebatan karena menjadi celah munculnya dinasti politik di Pilkada.

Komisi II DPR mulai bereaksi keras atas terbitnya Surat Edaran KPU nomor 302/VI/KPU/2015 yang disebut membuka 'kran' politik dinasti.

KPU mengungkapkan bahwa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 302/VI/KPU/2015 hanya memperjelas peraturan yang ada.

Teka-teki terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 302/VI/KPU/2015 yang disebut membuka 'kran' politik dinasti terkuak sudah.

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum bernomor 302/VI/KPU/2015 dikritik karena dianggap membuka 'kran' politik dinasti. 

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum bernomor 302/VI/KPU/2015 berbuntut panjang karena dianggap membuka 'kran' politik dinasti.