detikNews

Kejagung: 70 Persen Isi KUHAP Lindungi Tersangka

Kejagung berharap pemerintah bisa merevisi KUHAP. Pasalnya, sekitar 70 persen isi KUHAP justru memberi perlindungan terhadap tersangka.

Rabu, 02 Feb 2005 18:29 WIB

detikNews

4 Kasus Prioritas Belum Tuntas

Polri berjanji memprioritaskan penyelesaian empat kasus korupsi dalam kurun waktu 100 hari. Hingga kini ternyata penyidikannya belum tuntas.

Jumat, 28 Jan 2005 08:17 WIB

detikNews

Pembacaan BAP Saksi Ba'asyir dari LN Tetap Sah

Pembacaan BAP saksi dari Malaysia dan Singapura yang tidak dapat dihadirkan JPU dalam persidangan Abu Bakar Ba'asyir tetap sah.

Kamis, 27 Jan 2005 15:11 WIB

detikNews

Bupati Banyuwangi Resmi Jadi Tersangka Korupsi

Satu lagi bupati di Jawa Timur (Jatim) yang dijadikan tersangka dalam kasus korupsi. Kini, giliran Bupati Banyuwangi Samsul Hadi.

Selasa, 18 Jan 2005 19:55 WIB

detikNews

Coca-Cola Keberatan Berita Obat Nyamuk di detikcom

Pihak Coca-Cola menyatakan keberatan atas pemberitaan detikcom tentang obat nyamuk dalam botol Coca-Cola sebagaimana yang digugat Takasu Masaharu.

Jumat, 14 Jan 2005 12:29 WIB

detikNews

Polri akan Kasasi atas Praperadilan yang Menangkan Newmont

Mabes Polri akan mengajukan permohonan kasasi ke MA atas putusan PN Jaksel yang memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan PT Newmont.

Senin, 03 Jan 2005 20:51 WIB

detikNews

Kalah Praperadilan, Polri Tetap Lanjutkan Proses Newmont

Mabes Polri menyesalkan putusan Pengadilan Negeri Jaksel yang memenangkan praperadilan PT Newmont Minahasa Raya.

Jumat, 24 Des 2004 15:02 WIB

detikNews

Mabes Polri Sesalkan Pengadilan Menangkan Newmont

Mabes Polri menyesalkan putusan Pengadilan Negeri Jaksel yang memenangkan praperadilan PT Newmont Minahasa Raya.

Jumat, 24 Des 2004 15:02 WIB

detikNews

Vonis Pra Peradilan Kasus Buyat, Penahanan Tersangka Tidak Sah

PN Jaksel mengabulkan sebagian permohonan kuasa hukum PT Newmont Minahasa Raya. Penahanan 6 tersangka kasus Buyat dinilai pengadilan tidak sah.

Kamis, 23 Des 2004 16:42 WIB

detikNews

KPK Sambut Baik Fatwa MA Soal Buka Rekening Koruptor

Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki menyambut gembira fatwa MA yang memperbolehkan KPK membuka dan memblokir rekening bank milik pejabat yang melakukan korupsi.

Rabu, 22 Des 2004 12:55 WIB