Tim Perumus RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengadakan rapat finalisasi. Hari ini akan diambil kesepakatan terkait penguatan PPATK dan KPK, atau sebaliknya.

Fraksi Hanura meradang mendengar isu suap Rp 5 miliar terkait pembahasan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK pun diminta menyelidiki dan mengusut dugaan suap itu.

Isu tak sedap menerpa Panja RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Informasi beredar, ada uang Rp 5 miliar mengalir ke kocek oknum sejumlah anggota DPR. Benarkah?

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menjamin Tim Perumus RUU PPTPU tidak berniat mengamputasi kewenangan KPK. Bambang merasa ada sejumlah pihak yang mencoba menyudutkan dirinya dan teman satu 'gengnya' untuk kepentingan politik tertentu.

Partai Demokrat (PD) menangkis tudingan anggota DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo yang mensinyalir penguatan kewenangan PPATK bisa dijadikan alat bagi PD untuk menyikat lawan-lawan politiknya.

4 fraksi di dalam Panja Tindak Pidana Pencucian Uang DPR menolak LHA PPATK disetor ke KPK. Dinilai, penolakan sebenarnya bukan pada fraksi, tetapi pada individu.

Empat Fraksi di DPR yakni  PDIP, PPP, Hanura dan Golkar menolak penguatan PPATK. Empat fraksi ini tidak setuju Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK diberikan kepada KPK.

DPR menilai pengawasan perbankan tidak akan bisa dibilang independen jika masih berada di bawah Bank Indonesia (BI). DPR juga curiga kenapa BI seperti tak mau lepas dari perbankan.

Bapepam-LK mengakui masih banyak wilayah abu-abu dalam pengawasan bank di pasar modal bersama BI. Karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) makin diperlukan.

DPR RI akhirnya menyetujui melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) di Komisi XI.