Polri mengaku kekurangan anggaran untuk menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Polri membutuhkan anggaran tak terbatas (unlimited) untuk menyelesaikan semua kasus-kasus yang ditangani Bareskrim Polri.

Bareskrim Mabes Polri sudah menerima pelimpahan sejumlah kasus pencurian pulsa dari Polda Metro Jaya. Bareskrim pun akan menindaklanjuti untuk mengungkap kasus-kasus tersebut.

Kasus surat palsu MK yang ditangani oleh Bareskrim Polri hingga kini belum menemui titik terang. Polri mengakui kesulitan mengungkap kasus tersebut sebab waktu peristiwa yang terlampau lama.

Polisi masih memburu pelaku penembakan Kapolsek Mulia AKP Dominggus Octavianus Awes. Polri menerjunkan 300 personel Brimob di bawah kordinasi Kapolda Papua.

Penembakan Kapolsek Mulia AKP Dominggus Octavianus Awes diduga tidak direncanakan. Pelaku kekerasan diduga mengincar personel polisi yang sendirian dan tidak dikawal.

Direktur I Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Sabar Santoso dimutasi. Kabar yang beredar, pergeseran Agung ini terkait polemik SPDP yang menuliskan status Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary. Benarkah?

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Sutarman menegaskan tidak ada yang salah dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang menyebut Ketua KPU Abdul Hafidz sebagai tersangka.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memberi bukti bahwa Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary sudah menjadi tersangka. Namun Polri juga tetap bersikukuh, Ketua KPU Abdul Hafidz masih saksi.

Kejagung membentuk tim jaksa setelah menetapkan Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary sebagai tersangka kasus Pilkada Halmahera Barat, Maluku Utara. Nama-nama tim jaksa dirahasiakan.

Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary masih berstatus saksi dalam kasus Pilkada Halmahera Barat, Maluku Utara. Kejagung hingga kini belum menerima surat permintaan untuk mencekalnya.