Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) memeriksa hakim agung Suhadi, ketua majelis yang membebaskan koruptor Rp 1,2 triliun, Sudjiono Timan. Pemeriksaan akan dilanjutkan pekan depan, Senin (2/9).

"Apakah memungkinkan pengajuan PK diajukan oleh istri terpidana. Itu kan konteks menimbulkan penafsiran hukum. Apakah di sini istri dapat selaku ahli waris atau tidak. Nah itu permasalahannya," kata Hatta Ali.

Aset para koruptor yang berada di luar negeri terus dikejar oleh aparat hukum Indonesia. Sayangnya, surat izin pencarian aset itu terbentur di Kemenkum HAM selaku Central Aurthority (CA).

Lepasnya koruptor Rp 1,2 triliun Sudjion Timan dan dianulirnya hukuman 15 tahun penjara menyeret banyak pihak masuk dalam pusaran polemik. Tidak terkecuali PN Jaksel yang meloloskan permohonan Timan.

Lepasnya koruptor Rp 1,2 triliun Sudjiono Timan dari vonis 15 tahun penjara membuat masyarakat tercengang, tidak terkecuali internal MA. Setiap kasus besar yang akan dianulir seharusnya dirapatkan terlebih dahulu.

Belasan aktivis LSM Gerakan Ganyang Mafia Hukum melakukan aksi unjuk rasa di depan PN Bandung, Jalan LRE Martadinata. Mereka menuntut KPK menangkap hakim yang disebut-sebut menerima suap perkara bansos.

KY dan Bawas MA diminta tidak lama-lama mengusut kasus lepasnya buronan Rp 1,2 triliun Soedjiono Timan. Hal itu perlu dilakukan supaya kasus ini tidak menguap dan hilang begitu saja tanpa adanya penyelesaian.

Di kalangan internal, hakim agung Suhadi terkenal dengan kesederhanaannya. Kini dia terseret masuk dalam pusaran aroma dugaan suap vonis lepasnya koruptor Rp 1,2 triliun, Sudjiono Timan.

KPK sudah siap untuk turun tangan dalam kasus pemberian vonis bebas kepada terdakwa korupsi Rp 1,2 triliun, Sudjiono Timan. Tapi hingga saat kami KPK masih menunggu investigasi dari KY.

Beberapa hari sebelum melepas jabatan sebagai hakim agung, Djoko Sarwoko menunjuk Suhadi sebagai ketua majelis yang menangani perkara korupsi uang negara di BUMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), sebesar Rp 1,2 T.