Anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar menyatakan perlunya dibuat UU tentang pengelolaan keuangan haji. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan dana optimalisasi biaya haji.

Anggota Komisi VIII DPR Ribka Tjiptaning  menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor pada kasus pembubaran acara di Banyuwangi. Hari ini Ribka menjalani pemeriksaan pertama kali.

KPK siap menindaklanjuti dugaan suap Rp 25 miliar yang mengalir ke anggota Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). KPK saat ini menunggu informasi tersebut.

Rapat Kerja antara Menag dengan Komisi VIII soal penetapan BPIH 2010 tadi siang hanya sekedar formalitas. Sebab keputusan BPIH sudah diselesaikan pagi tadi lewat lobi rahasia yang berlangsung sejak semalam.

Dugaan pemberian uang dari Kemenetrian Agama sebesar Rp 25 miliar kepada Komisi VIII dibantah Panja Haji DPR. Kesepakatan yang ada bukan kesepakatan gelap sebagai konsekwensi dari suap.

Setelah terjadi tarik menarik yang kuat, bahkan diwarnai isu suap, Pemerintah dan DPR akhirnya memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2010. Dalam hitungan rata-rata, BPIH 2010 ditetapkan sebesar US$ 3.342.

Menteri Agama Suryadharma Ali angkat bicara seputar tudingan suap Rp 25 miliar dalam pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2010. Bagi dia, tudingan itu cuma rumor.

Isu suap Rp 25 miliar untuk anggota Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2010 dari Kementerian Agama (Kemenag) membuat gerah sebagian anggota DPR. Untuk membuktikan kebenaran isu itu, Komisi VIII siap untuk diperiksa KPK.

Menteri Agama Suryadharma Ali dan Komisi VIII DPR menggelar rapat untuk memutuskan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2010. Menag berharap BPIH segera dituntaskan.

Menjelang penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2010, Panja BPIH DPR rupanya menggelar pertemuan rahasia dengan Kemenag. Pertemuan itu digelar semalam di sebuah hotel di Jakarta.