Wakil Ketua nonaktif KPK Chandra M Hamzah menyerahkan semua pada KPK untuk mengklarifikasi pernyataan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri yang menyeret mantan Menhut MS Kaban terkait aliran dana Rp 17,6 miliar.

Wakil Ketua nonaktif KPK Chandra M Hamzah menepis tuduhan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) yang menyatakan dirinya memiliki kedekatan dengan mantan Menhut MS Kaban.

Tim kuasa hukum Chandra M Hamzah dan Bibit S Riyanto menyangkal kliennya menerima uang dari Ari Muladi di Pasar Festival. Polri telah melakukan lompatan logika dalam mengambil sebuah kesimpulan.

Dengan tegas, Polri memiliki bukti kuat bahwa Chandra telah menerima suap dari Anggoro melalui Ari Muladi. Namun pimpinan KPK nonaktif itu memiliki alibi kuat yang membuktikan dirinya tidak berada di lokasi seperti keterangan BAP Ari Muladi 15 Juli 2009.

BHD mengaku memiliki bukti kuat termasuk percakapan telepon antara Chandra M Hamzah dan Ari. Namun Chandra menegaskan tidak pernah berteleponan dengan Ari.

Alasan Polri untuk tidak menangkap tersangka dugaan korupsi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) PT Masaro di Dephut, Anggoro Widjojo, yang kabur ke Singapura dinilai konyol.

Pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Rianto mengaku tidak pernah menerima uang dari pihak manapun termasuk Ari Muladi. Bibit pun tidak pernah ketemu Ari Muladi dan pihak-pihak terkait kasus Anggoro Widjojo.

Pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah bersedia memberikan keterangan jika diminta oleh DPR.

Penjelasan Kapolri terkait kasus pencekalan Anggoro Widjojo yang menjadi bagian rangkaian dalam penyidikan kasus Bibit dan Chandra ternyata tidak valid. KPK hanya melakukan pencegahan terhadap Anggoro ke luar negeri.

Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) menyebut penetapan tersangka Anggoro Widjojo tidak diawali dengan penyelidikan. Namun hal itu dibantah pengacara Chandra M Hamzah.