Polri dengan tegas membantah adanya pelanggaran HAM yakni dugaan penganiayaan aparat terhadap teroris Poso, Rahman Kalahe, seperti digambarkan dalam video yang diberikan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

"Jangan pernah sekecil apapun untuk membubarkan Densus, kalau berpikir seperti itu, maka itu merupakan kemenangan bagi teroris," tegas Kepala Bareskrim Polri, Komjen Sutarman. 

Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyerahkan video yang berisi rekaman penganiayaan petugas polisi pada tersangka teroris. Ternyata, di dalam video juga ada lontaran kalimat kasar.

Din Syamsuddin menyerahkan dokumen video yang berisi dugaan kekerasan aparat kepolisian terhadap teroris. Berdasarkan hasil penelusuran, video itu terjadi pada Januari 2007 lalu.

Polisi terus menyelidiki kasus video berisi dugaan kekerasan yang dilakukan polisi dan Densus 88 di Poso, Sulteng. Sejauh ini sudah ada 26 anggota yang diperiksa, namun tak ada satupun dari Densus 88.

Laporan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin ke Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Densus 88 Anti Teror di Poso, Sulteng harus disikapi secara serius. Selama ini tak ada pengawasan yang ketat terhadap Densus 88.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ikut menyelidiki dugaan kekerasan yang dilakukan polisi dan Densus 88 di Poso, Sulteng. Lebih lagi, setelah adanya pelaporan yang dilakukan tokoh agama ke Mabes Polri. 

Din Syamsuddin menyerahkan video dugaan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap terduga teroris di Sulteng. Kapolda Suteng, Brigjen I Made Dewa Parsana menegaskan, pihaknya telah terlebuh dulu melakukan pemeriksaan tersebut.

Din Syamsuddin dan sejumlah ormas Islam menyerahkan video berisi rekaman penyiksaan terkait kasus terorisme yang diduga dilakukan oleh oknum polisi. Mabes Polri rupanya sudah mengetahui hal itu.

Suara keras Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar Akbar Tandjung yang menyebut pencapresan Aburizal Bakrie (Ical) belum final menuai perlawanan. Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad meminta Akbar tak terus mempersoalkan pencapresan Ical.