Pakar hukum pidana dari UGM, Edward OS Hiariej menilai Pasal 32 ayat 2 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945. Pimpinan suatu lembaga seharusnya diberhentikan sementara ketika menjadi tersangka tindak pidana berat.

Anggota Satpol PP Bekasi itu menghabisi nyawa mantan kakak iparnya, Rany Heriyani karena masalah uang Rp 50 juta.

KY diminta transparan dan menjelaskan alasan mencoret para tokoh masyarakat menjadi hakim agung. Bahkan, sang negarawan, Ahmad Fadlil Sumadi juga dicoret.

Anas Urbaningrum dihukum 14 tahun penjara dan denda Rp 62 miliar. Jika tidak mau membayar denda maka Anas harus menghuni di penjara selama 19 tahun 3 bulan.

Komisi Yud‎isial (KY) telah mengumumkan 6 calon hakim agung yang telah dipilih dan siap menjalani fit and proper test di komisi III DPR. Namun, Wakil Ketua DPR bidangi hukum Fadli Zon mengatakan belum menerima surat dari KY soal calon hakim agung.

KY menjawab gugatan para hakim agung yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi). Menurut KY, keterlibatannya dalam seleksi hakim sesuai semangat amandemen ketiga UUD 1945.

Pemerintah mendukung KY untuk berperan menyeleksi hakim tingkat pertama. Menurut Dirjen Perundang-undangan Kememkum HAM, Wicipto Setiadi, keterlibatan KY tidak melanggar UUD 1945.

Pakar hukum tata negara Saldi Isra, berbicara soal tokoh masyarakat yang gagal menjadi hakim agung selama 4 tahun terakhir. Saldi meminta KY mengubah pola rekrutmen.

Hakim agung Gayus Lumbuun mempertanyakan mengapa KY dalam empat tahun terakhir tidak meloloskan calon hakim agung dari tokoh masyarakat/nonkarier.

Wakil Ketua KY Abbas Said, menegaskan tidak ada yang aneh dalam seleksi calon hakim agung empat tahun terakhir. Tokoh masyarakat dicoret karena nilai yang belum memadai saat menjalani tes.