KPK mengapresiasi langkah Kemenkum HAM yang mencetuskan kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana koruptor.

"Yang pasti kami tidak ada permasalahan pribadi dengan teman-teman yang kebetulan berada dalam posisi yang terkesan dirugikan kebijakan pengetatan aturan remisi dan pembebasan bersyarat ini," tegas Menkum HAM Amir Syamsuddin.

Moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat akan memiliki payung hukum. Kemenkum HAM akan mengeluarkan aturan mengenai hal tersebut dalam bentuk PP dan Permen.

Yusril Ihza Mahendra menilai tindakan Menkum HAM Amir Syamsuddin yang menunda bebas bersyarat Paskah Suzetta melanggar hukum. Yusril pun akan melayangkan somasi kepada Menkum HAM.

Moratorium remisi bagi para koruptor dan teroris dinilai ICW sebagai langkah positif memberantas korupsi. Selain moratorium remisi, ICW juga meminta agar mereka dikenakan sanksi sosial.

"Kami menolak karena melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945," kata Jefferson Solaiman Mostesque Rumajar, terpidana 9 tahun penjara kasus korupsi dana APBD Tomohon, Sulut.

Yusril Ihza Mahendra menilai tindakan Menkum HAM Amir Samsuddin dan wakilnya Denny Indrayana yang menunda permohonan bebas bersyarat Paskah Suzetta dinilai melanggar hukum.

KPK digandeng Kemenkum HAM untuk menggodok revisi Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KPK berharap UU Tipikor juga bisa menjerat pihak swasta.

Wacana hukuman minimal lima tahun bagi para penjarah uang negara patut diapresiasi. Bahkan, jika ingin membuat jera para koruptor hukuman minimal bisa ditambah menjadi 10 tahun.

Gayus Tambunan enggan mengomentari panjang lebar moratorium remisi yang diusung Wakil Menkum dan HAM Denny Indrayana. Ia berpendapat, moratorium remisi bagi koruptor belum menjadi kebijakan resmi.